ABNnews — Transformasi besar sektor transportasi bakal terjadi di Jawa Barat. PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) soal optimalisasi penyelenggaraan dan pengembangan perkeretaapian di wilayah Jawa Barat.
Yang bikin unik, PKS ini ditandatangani di atas perjalanan Kereta Istimewa Purwakarta–Gambir, Senin (25/11), oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin.
Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama yang sudah dibangun sejak 10 Oktober 2025. Isinya bukan main-main: mulai dari identitas layanan kereta, penataan kawasan stasiun, hingga penyusunan kajian strategis untuk mempercepat ekosistem transportasi berbasis rel.
Dirut KAI Bobby Rasyidin menegaskan kolaborasi ini sejalan dengan agenda transformasi perusahaan dan prioritas pembangunan Jawa Barat.
“Kereta api adalah fondasi konektivitas Jawa Barat. Kami ingin menghadirkan layanan yang semakin relevan bagi masyarakat, memperkuat pariwisata, mempermudah mobilitas pelaku usaha, dan mendorong transportasi berkelanjutan,” katanya.
Salah satu fokus penting kerja sama ini adalah pengembangan layanan baru yang mendukung: Pariwisata, Mobilitas masyarakat dan pekerja, Rantai pasok ekonomi lokal serta Distribusi hasil pertanian dan UMKM
Artinya, kereta bukan hanya moda transportasi, tapi juga motor penggerak ekonomi daerah. Untuk infrastruktur, penataan kawasan stasiun jadi salah satu agenda prioritas. Tahap pertama dilakukan di Stasiun Bandung dan Stasiun Kiaracondong.
Setelah itu, program akan diperluas bertahap ke lokasi lain sesuai prioritas. Saat ini, ada 98 stasiun aktif di Jawa Barat yang menjadi simpul mobilitas dan pusat ekonomi masyarakat. Jika semua stasiun masuk program transformasi ini, potensi efek ekonominya dinilai sangat besar.
Stasiun Bakal Jadi Ruang Publik Baru
Rencana yang disusun bukan sekadar renovasi fisik, tapi pembentukan kawasan yang Ramah pejalan kaki, Terintegrasi angkutan umum, Memberi ruang usaha bagi UMKM serta Mendukung pariwisata daerah
“Stasiun harus mencerminkan wajah Jawa Barat yang modern, nyaman, dan inklusif,” lanjut Bobby.
PKS ini juga mencakup penyusunan kajian mendalam mencakup: Analisis bisnis transportasi, Kajian hukum & kelembagaan, Kajian risiko, Pengembangan transportasi wisata serta Optimalisasi aset KAI dan Pemprov Jabar. Skema peningkatan kapasitas layanan juga akan diarahkan ke jalur strategis, misalnya wilayah Nambo.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kolaborasi ini bukan hanya proyek fisik, tapi bagian dari perjalanan sejarah.
“Perjalanan hari ini menguatkan kembali nilai peradaban transportasi di Jawa Barat,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemprov siap mendukung percepatan konektivitas sebagai bagian dari pemerataan pembangunan 2025–2029.
Untuk memastikan implementasi tak sekadar wacana, KAI dan Pemprov akan membentuk Joint Working Group yang bertugas: Menyusun rencana kerja, Mengawal koordinasi serta Monitoring dan evaluasi berkala. Kajian strategis wajib dirampungkan maksimal 6 bulan sejak tanda tangan PKS.
Bobby memastikan masyarakat akan menjadi penerima manfaat paling nyata dari transformasi ini.
“Kami ingin masyarakat Jawa Barat merasakan manfaat langsung—layanan lebih nyaman, konektivitas lebih mudah, dan peluang ekonomi terbuka luas,” tutup Bobby.
