ABNnews – Jelang masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyoroti potensi kemacetan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan mempercepat respons dan pengelolaan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan parah.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, saat memimpin rapat koordinasi persiapan angkutan Nataru di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, Badung, Selasa (25/11).
“Karakteristik bandara itu sama seperti pelabuhan, ruangnya terbatas. Masalah yang terjadi di luar bisa berdampak ke dalam. Jadi respons cepat di jalan akses menuju bandara itu kunci agar tidak terjadi kemacetan ekstrem atau horror traffic,” kata Aan.
Prediksi Lonjakan Penumpang Naik 13,29%
Aan menyebut, berdasarkan proyeksi InJourney Airport, jumlah penumpang pesawat selama masa Nataru tahun ini diperkirakan melonjak hingga 13,29% dibanding periode sebelumnya.
Karena itu, ia meminta seluruh petugas menguasai skenario rekayasa lalu lintas sesuai tingkat kepadatan kendaraan.
“Rekayasa lalu lintas harus disimulasikan. Seluruh personel harus tahu apa yang dilakukan ketika kepadatan terjadi. Kecepatan bertindak itu kunci,” ujarnya.
Beberapa opsi rekayasa yang disiapkan antara lain penutupan U-turn dan sejumlah persimpangan di Tuban menuju gate Bandara Ngurah Rai, pengalihan arus jika terjadi kemacetan serta penutupan titik jalan di kawasan Kuta saat malam pergantian tahun.
Selain itu, opsi delay system juga akan diberlakukan jika dibutuhkan.
Untuk mempercepat penanganan, Aan mendorong pembentukan posko terpadu fisik dan digital yang terintegrasi dengan data semua stakeholder.
“Kalau data semua aplikasi bisa terkoneksi, situasi bisa ditangani lebih cepat dan masyarakat juga bisa langsung tahu apa yang terjadi,” ucapnya.
Selain soal lalu lintas, potensi cuaca ekstrem juga menjadi perhatian. Aan menekankan pentingnya koordinasi dengan BMKG karena hujan lebat, angin kencang, hingga pasang air laut berpotensi mengganggu operasional bandara dan pelabuhan.
“BMKG punya SOP kapan bandara harus ditutup karena kondisi alam. Ini harus jadi perhatian, karena kita tidak bisa melawan cuaca,” tutupnya.
Rakor ini turut dihadiri sejumlah pihak, mulai dari Otoritas Bandar Udara, Ditlantas Polda Bali, BMKG Denpasar, Pemprov Bali, dan operator jalan tol hingga InJourney Airport.
