ABNnews – Kementerian Agama tengah memfinalisasi pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Nantinya, Direktorat Jenderal ini akan berdiri terpisah dari Ditjen Pendidikan Islam. Menteri Agama Nasaruddin Umar menargetkan pembentukan Ditjen baru tersebut selesai sebelum tahun depan.
“Insya Allah dalam waktu dekat ini selesai. Ada beberapa hal teknis yang perlu dipisahkan antara Pendis dengan pondok pesantren. Itu sudah kami selesaikan, sekarang dalam proses finalisasi,” kata Menag dalam acara Annual Conference on Pesantren Education yang digelar Majelis Masyayikh di Jakarta, Rabu (5/11).
Pembentukan Ditjen Pesantren ini dilakukan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, berdasarkan Surat Nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025. Surat tersebut memerintahkan Kemenag untuk segera menyusun perubahan regulasi terkait struktur organisasi Kemenag, khususnya pendirian Ditjen Pesantren.
Selama ini, urusan pesantren berada pada struktur eselon II di bawah Ditjen Pendidikan Islam. Menurut Menag, perkembangan pesantren membutuhkan kelembagaan yang lebih kuat, agar bisa berkembang sesuai karakteristik dan metodologi pendidikan khas pesantren.
“Kita akan membuat guideline yang membedakan pendidikan Islam sebagai satu direktorat jenderal tersendiri dan pondok pesantren dengan metodologinya tersendiri,” jelasnya.
Menag juga mengatakan, perhatian Presiden Prabowo terhadap dunia pesantren sangat besar. Pemerintah ingin memastikan pesantren memiliki posisi strategis dan ruang pengembangan yang memadai.
“Kita juga mengumpulkan para pimpinan pondok di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti peluang yang diberikan Presiden. Salah satunya penguatan kelembagaan pesantren dari direktorat menjadi direktorat jenderal,” kata Menag.
Perhatian terhadap pesantren juga diwujudkan dalam sinergi lintas kementerian. Misalnya, Kementerian PUPR akan membantu dalam merekonstruksi bangunan sejumlah pesantren. Bappenas yang merancang penganggaran dan Kementerian Keuangan yang mengalokasikan anggaran.
“Kementerian Pendidikan juga bersinergi dengan kita. Hampir semua kementerian terlibat dalam memberdayakan lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren,” paparnya.
“Hampir semua kementerian ikut memberdayakan pesantren,” ujarnya.
Siapa Jadi Dirjen?
Saat ditanya soal siapa calon Direktur Jenderal Pesantren pertama, Menag menegaskan prosesnya tidak akan berdasarkan kedekatan personal.
“Penentuan pejabat Dirjen Pesantren itu bukan like and dislike. Ada proses seleksi yang objektif dan profesional. Kita ingin yang terpilih benar-benar bisa bekerja dengan segala keterbatasan tapi tetap yang terbaik,” tegasnya.
