Pada tahun 2025 Indonesia mencatat tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN dengan angka 4,76 persen, yang berarti lebih dari 7 juta warga negara dalam usia kerja tidak memperoleh pekerjaan.
Situasi ini menunjukkan masalah struktural yang dalam di pasar tenaga kerja Indonesia. Menghadapi bonus demografi di mana jutaan anak muda memasuki dunia kerja setiap tahun, angka pengangguran yang tinggi menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan sosial negara. Sebagian besar pengangguran adalah lulusan perguruan tinggi, yaitu sekitar 35 persen, yang menandakan ketimpangan antara kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan dunia usaha.
Istilah job mismatch merujuk pada ketidakcocokan keterampilan ini. Pendidikan seringkali fokus pada teori akademik, kurang menyiapkan keterampilan praktis dan teknologi digital yang dibutuhkan industri, terutama pada era industri 4.0.
Konsep bounded rationality dari Herbert A. Simon menjelaskan bahwa pencari kerja memiliki keterbatasan informasi dan kemampuan dalam menentukan pekerjaan terbaik, sehingga seringkali memilih pekerjaan yang tidak ideal hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
Ketidaksesuaian ini menyebabkan rendahnya kepuasan kerja, produktivitas yang menurun, dan gagal memanfaatkan potensi lulusan untuk memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian. Banyak lulusan menganggur atau bekerja di sektor informal yang tidak sesuai bidangnya, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bangsa.
Pemerintahan Prabowo dan Gibran mengusung target penciptaan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun pemerintahan mereka, termasuk 5 juta lapangan kerja hijau (green jobs). Target ini menjadi prioritas penyelesaian masalah pengangguran yang menggunung, dilandasi kebutuhan struktural bonus demografi.
Kementerian Ketenagakerjaan memperkirakan potensi penciptaan 3,8 sampai 4 juta lapangan kerja per tahun jika kondisi makro terjaga stabil. Pendidikan tinggi belum adaptif terhadap kebutuhan pasar, penyebaran lapangan kerja antar daerah tidak merata.
Selain itu, kebijakan tarif impor dan situasi ekonomi global berpengaruh negatif pada sektor riil penyedia lapangan kerja. Kelangkaan informasi lowongan kerja dan pelatihan kewirausahaan memperparah kesulitan pencari kerja, terutama generasi muda.
Integrasi kurikulum keterampilan praktis dan digital, membangun kemitraan dengan industri. Fokus pada kesiapan kerja dan peluang mandiri. Pemerintah, dunia bisnis, dan institusi pendidikan bekerja sama sinergis dalam menciptakan peluang lapangan kerja dan pelatihan yang relevan, sebagai pendukung utama dalam penyebaran informasi dan pelatihan online.
Jika target ini gagal diraih, potensi bonus demografi dapat berubah menjadi beban sosial dengan meningkatnya ketidakpuasan dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus transparan dan akuntabel dengan pengawasan dari masyarakat yang kritis dan aktif.
Intinya, tantangan pengangguran Indonesia 2025 sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan komprehensif mulai dari reformasi pendidikan, peningkatan kualitas SDM, transformasi digital, hingga sinergi dari semua stakeholders, supaya janji politik dapat menjadi solusi nyata. Keberhasilan ini sangat menentukan masa depan ekonomi dan sosial bangsa secara keseluruhan.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintahan Indonesia untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia adalah pada bulan Oktober tahun 2025, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia telah meluncurkan program strategis bernama Bulan Pelatihan Vokasi Nasional (BPVN) yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja tenaga kerja Indonesia agar lebih relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Program ini menargetkan pelatihan bagi 60 ribu peserta hanya dalam satu bulan pelatihan yang digelar khusus di Oktober 2025, dan secara total menargetkan melatih satu juta orang dalam setahun.
Program ini melibatkan 21 Unit Pelayanan dan Training Pelatihan (UPTP) di seluruh Indonesia dan dilaksanakan secara intensif, termasuk pelatihan di akhir pekan. Program BPVN ini tidak hanya bertujuan memberikan sertifikat tanpa makna, melainkan memastikan peserta memperoleh keterampilan vokasi praktis yang langsung bisa diterapkan di dunia kerja, untuk meningkatkan karier atau membuka peluang wirausaha mandiri. Pemerintah mengedepankan kolaborasi dengan industri, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah untuk memastikan materi pelatihan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Lebih jauh, program vokasi ini juga menargetkan inklusivitas dengan pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas, misalnya pelatihan di Makassar, sebagai bagian dari upaya membangun tenaga kerja kompeten dan inklusif.
Inisiatif pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan kompetensi sebagai upaya strategis untuk mengatasi ketimpangan kemampuan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja yang mendesak, serta menghadapi tantangan pengangguran tinggi di Indonesia yang mencapai 4,76%.
Dengan adanya program vokasi yang kuat, diharapkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dapat meningkat signifikan, sehingga dapat mengoptimalkan potensi angkatan kerja muda dan mendukung janji penciptaan 19 juta lapangan kerja oleh pemerintahan saat ini.
Program ini juga mendorong sinergi multi pihak dan penguatan sistem pendidikan vokasi agar lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja serta mendorong wirausaha sebagai sumber lapangan kerja alternatif yang dapat menyerap tenaga kerja secara luas dan inklusif.
Bulan Pelatihan Vokasi Nasional (BPVN) 2025 yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan merupakan program intensif yang memperlihatkan implementasi konkret strategi pemerintah mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya saing SDM.
Program ini diluncurkan secara resmi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi pada awal Oktober 2025 dengan tema “Pelatihan Vokasi untuk Semua Generasi: Skill Up, Kompeten, Produktif”. BPVN berlangsung selama satu bulan, yaitu bulan Oktober 2025 dan memaksimalkan kegiatan pelatihan, termasuk di hari Sabtu dan Minggu, dengan target 60 ribu peserta hanya dalam satu bulan. Target jangka panjangnya adalah melatih satu juta orang dalam setahun, salah satu langkah strategis dalam upaya revitalisasi pendidikan vokasi seiring Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Pelatihan ini diselenggarakan di 21 Unit Pelayanan dan Training Pelatihan (UPTP) di seluruh Indonesia, termasuk pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas bekerja sama dengan Baznas dan pemerintah daerah, misalnya di Makassar. Fokus utama pelatihan adalah keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri terkini, serta membuka peluang kewirausahaan.
Sinergi multi pihak antara pemerintah, lembaga pelatihan kerja, dunia industri, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci keberhasilan. Program ini diperkuat dengan penggunaan platform digital untuk memperluas akses pelatihan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selain pelatihan teknis, peserta juga mendapatkan pemahaman tentang kebijakan ketenagakerjaan terbaru, penggunaan teknologi digital, dan pengembangan soft skills yang penting dimiliki di dunia kerja modern seperti saat ini. Program ini juga didukung dengan program magang selama enam bulan bagi ribuan peserta dengan uang saku sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta jaminan sosial.
Oleh karena itu, Bulan Pelatihan Vokasi Nasional 2025 bukan hanya sebagai gerakan pelatihan massal, namun sebuah ekosistem pembelajaran dan pengembangan kompetensi yang komprehensif dan inklusif guna mengoptimalkan potensi angkatan kerja Indonesia dan membantu mewujudkan janji pemerintah membuka 19 juta lapangan kerja. Ini adalah pendekatan paling nyata dan terstruktur dalam menyiapkan SDM Indonesia menghadapi tantangan pengangguran dan persaingan global di era industri 4.0.
