ABNnews – Ekonomi dan keuangan syariah terus menunjukkan geliat positif di Indonesia. Dalam State of the Global Islamic Economy Report, Indonesia kini berhasil naik ke peringkat ketiga dunia dalam ekonomi syariah global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, kekuatan utama ekonomi syariah Indonesia ada pada sektor modest fashion, pariwisata ramah muslim, serta industri farmasi dan kosmetik halal. Namun, masih ada ruang besar untuk memperkuat sektor makanan halal, keuangan syariah, dan media serta rekreasi.
“Di sektor pakaian, kebutuhan pakaian muslim mencapai USD 20 miliar atau sekitar Rp289 triliun. Sedangkan industri makanan-minuman halal nilainya mencapai USD 109 miliar atau sekitar Rp1.000 triliun. Kalau kita dorong syariah compliance, Indonesia bisa menyalip ke posisi nomor satu dunia,” ujar Airlangga dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Rabu (8/10).
Airlangga menegaskan, kinerja ekonomi syariah dalam negeri terus menunjukkan tren positif. Pangsa usaha syariah terhadap PDB meningkat, produk halal tersertifikasi melonjak, ekspor produk halal makin kompetitif, dan aset keuangan syariah kini tembus Rp10 ribu triliun pada 2025.
“Pemerintah menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJPN 2025–2045,” jelasnya.
Fokus pemerintah mencakup penguatan keuangan syariah, optimalisasi dana sosial syariah untuk pengentasan kemiskinan, penguatan industri halal dan UMKM, serta pembangunan regulasi dan kelembagaan yang kokoh.
3 Jurus Pemerintah Genjot Ekonomi Syariah
Airlangga membeberkan tiga strategi utama untuk mendorong ekosistem keuangan syariah dan industri halal tumbuh pesat:
1. Perluas akses pembiayaan syariah.
Pemerintah mengembangkan skema inovatif seperti KUR Syariah dan Bullion Bank. Selama satu dekade terakhir (2015–2025), KUR Syariah telah menyalurkan Rp75 triliun kepada 1,3 juta debitur, sementara Bullion Bank yang diluncurkan Februari 2025 mencatat realisasi 45 ton emas.
“Potensi tambang emas kita bisa mencapai 110 ton per tahun. Emas ini bisa menjadi underlying ekonomi syariah dan cocok untuk disimpan pesantren. Nilainya tahan krisis, recession proof dan turbulent proof,” ujar Airlangga.
2. Tingkatkan literasi dan edukasi keuangan syariah.
Melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI), pemerintah mendorong perluasan akses dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah di seluruh Indonesia.
3. Percepat digitalisasi ekosistem halal.
Transformasi digital dilakukan melalui integrasi sistem SIHALAL untuk mempercepat proses sertifikasi halal yang kini telah mencapai 5,9 juta sertifikat dari target 10 juta pada 2025. Pemerintah juga mengembangkan platform wakaf digital dan e-commerce halal untuk membuka akses produk lokal ke pasar global.
“Dengan sinergi antara pembiayaan, literasi, dan digitalisasi, kita bisa membangun ekosistem keuangan syariah yang kuat dan berdaya saing,” kata Airlangga.
Sinergi Nasional: Dari Zakat Digital hingga Kawasan Industri Halal
Tak hanya itu, pemerintah juga terus memperkuat inovasi lewat Pusat Informasi Terpadu Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta perluasan fitur Sukuk Bank Indonesia (SUK-BI) bagi investor non-bank dan non-residen.
Pemerintah kini telah memfasilitasi empat Kawasan Industri Halal (KIH) di Jababeka Cikarang, Serang, Bintan, dan Sidoarjo, serta mendirikan Indonesia Islamic Financial Center (IIFC) sebagai pusat pengembangan keuangan syariah nasional.
“Ekonomi syariah bukan hanya soal halal dan haram, tapi jalan menuju pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat optimis, mari kita jadikan ekonomi syariah motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Airlangga.
