ABNnews – Kebijakan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) kembali jadi sorotan. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama perwakilan Asosiasi Pengemudi Independen (API), Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar rapat di Gedung DPR, Senayan, Rabu (1/10/2025).
Pertemuan ini membahas pembentukan tim teknis penanganan ODOL sebagai tindak lanjut rapat 4 Agustus lalu. Tim kecil ini akan melibatkan Komisi V DPR, Kemenhub, kementerian/lembaga terkait, hingga asosiasi pengemudi. Tujuannya untuk menampung aspirasi sekaligus menyusun tahapan implementasi zero ODOL secara bertahap dan terukur.
“Harapan kami tim kecil ini bisa melibatkan kementerian lain. Permasalahan ODOL tidak hanya melibatkan Kemenhub. Kalau pengemudi bicara soal kesejahteraan, tentu kementerian lain juga harus ikut duduk bersama,” ujar Menhub Dudy.
Tuntutan Pengemudi
Dalam forum itu, para pengemudi logistik menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari standarisasi kendaraan, peningkatan SDM, hingga kesejahteraan.
Dasco juga menyuarakan usulan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara. Tuntutan mereka antara lain perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum tanpa biaya PNBP, rumah subsidi bagi pengemudi, hingga jaminan sekolah gratis sampai kuliah untuk anak-anak pengemudi lewat program KIP Kuliah dan PIP.
Menhub Dudy menegaskan semua usulan itu akan dibahas dalam tim lintas kementerian.
“Berkaitan dengan usulan tersebut, maka kami akan masukkan ke dalam tim bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, PUPR, Perumahan, Pendidikan, hingga Korlantas Polri,” jelasnya.
Ia memastikan, kebijakan zero ODOL tak hanya bicara soal teknis kendaraan di jalan, tetapi juga menyangkut nasib dan kesejahteraan para pengemudi yang menjadi tulang punggung distribusi logistik nasional.
