ABNNews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan harga asli sejumlah komoditas energi dan non energi yang sehari-hari dipakai masyarakat jika tidak disubsidi negara. Selama ini harga terasa lebih murah karena selisihnya ditanggung lewat APBN.
“Pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat, baik lewat subsidi maupun kompensasi energi dan non energi,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).
Contohnya, harga solar seharusnya Rp 11.950 per liter. Namun masyarakat cukup bayar Rp 6.800 per liter, sementara APBN menutup sisanya Rp 5.150/liter.
Lalu untuk Pertalite, harga keekonomiannya Rp 11.700 per liter. Harga jual eceran ke masyarakat Rp 10.000 per liter. Jadi APBN tetap nombok Rp 1.700/liter atau 15%.
Sementara minyak tanah yang masih disubsidi pemerintah lebih fantastis. Dari harga asli Rp 11.150 per liter, APBN menanggung Rp 8.650 per liter atau 78%. Masyarakat cukup bayar Rp 2.500/liter saja.
Tak kalah mencengangkan, harga asli LPG 3 kg seharusnya Rp 42.750/tabung. Tapi karena subsidi Rp 30.000/tabung, warga cukup bayar Rp 12.750.
Subsidi juga berlaku untuk listrik. Untuk rumah tangga 900 VA subsidi, harga asli Rp 1.800/kWh. APBN menutup Rp 1.200/kWh sehingga masyarakat cukup bayar Rp 600/kWh. Sementara untuk 900 VA non subsidi, pemerintah masih nombok Rp 400/kWh.
Pupuk pun sama. Harga asli urea Rp 5.558/kg, masyarakat cukup bayar Rp 2.250/kg karena disubsidi Rp 3.308/kg. Untuk NPK, harga asli Rp 10.791/kg, warga cukup keluar Rp 2.300/kg setelah APBN menanggung Rp 8.491/kg.
“Ini bentuk keberpihakan fiskal. Subsidi ini akan terus dievaluasi agar tepat sasaran dan berkeadilan,” tegas Purbaya.
