ABNnews — Sejumlah kalangan mengkritisi dan memberi masukan terhadap pelasanaan program unggulan Presiden Prabowo Suiabto, Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain dilapangan masih terjadi banyak masalah, seperti ribuan orang keracunan, banyak terjadi penyalagunaan, juga serapan anggarannya sangat rendah. Saatnya Presiden mengevaluasi total program MBG.
Demikian disampaikan Ketua Umum APKLI-P dr Ali Mahsun ATMO M Biomed dalam keterangan tertulis yang diterima ABNnews di Jakarta, Selasa (23/09).
Menurutnya, tujuan program MBG sangat mulia, mendasar, dan strategis untuk cetak generasi emas Indonesia dengan target 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil terlayani. Bahkan pagu anggaran APBN 2026 sangat besar sekitar Rp 335 trilyun. “Kita semua tidak rela program ini tidak maksimal apalagi alami kegagalan,” tegas Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) ini.
Dokter ahli kekebalan tubuh ini menyebut, realitas MBG saat ini, disamping serapan anggarannya sangat rendah per 8 September 2025 baru Rp13 triliun (18,3%) dari total anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun, dilapangan banyak terjadi masalah. Keracunan mencapai 5.320 anak sekolah, lebih dari 5000 SPPG fiktif, bahkan banyak terjadi penyalagunaan.
Lebih dari itu, lanjutnya, seakan ciptakan kongkalikong baru para pemilik modal, penguasa dan kroninya, serta UMKM tak mampu sentuh MBG tak punya modal investasi yang sangat mahal. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan misi besar MBG, serta marwah kepemimpinan Presiden Prabowo yang nyata berpihak ke ekonomi rakyat PKL UMKM.
Untuk itu, pihaknya mendukung penuh Presiden segera lakukan evaluasi total MBG. Pihaknya tidak ingin anggaran Rp335 triliun APBN 2026 makin banyak timbulkan masalah, dan resiko kegagalan MBG makin besar.
Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 ini menyatakan, dari pagu anggaran Rp 15.000/anak/hari hanya Rp 10 ribu untuk penuhi gizi itupun belum dikurangi keuntungan. Yang Rp 5 ribu masuk ke investor, yayasan dan transportasi. Ketika kantin sekolah dan kuliner disekitar sekolah atau para PKL UMKM dilibatkan tentunya jauh lebih besar kemanfaatannya untuk anak sekolah dan ibu hamil. Lebih dari itu, resiko KKN dan keracunan bisa dilimitasi.
“Dan yang pasti PKL UMKM mendapatkan kemanfaatan sangat besar sesuai dengan marwah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto nyata berpihak ke ekonomi rakyat kecil,” pungkas Sekretaris Lembaga Sosial Mabarrot PBNU 2000-2005.
Penuh Kekurangan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari menekankan pentingnya masukan masyarakat untuk memperkuat dan membereskan kekurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan selama sembilan bulan.
“Baru sembilan bulan dan masih banyak, kita akui banyak sekali yang memang penuh dengan kekurangan. Badan Gizi Nasional secara kelembagaan pun ini juga badan yang baru, perangkat juga masih belum terhierarki dengan baik, artinya baru memang terpusat di tingkat pusat saja, belum ada perwakilan di tingkat daerah,” kata Putih di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan pihaknya segera mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Jabar guna mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami masalah berupa kasus keracunan.
“Saya pekan depan, ya kita gini, mau mengundang Kepala MBG yang membidangi wilayah Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi,” kata Dedi di Bandung, Selasa.
Evaluasi
Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi tanpa saling menyalahkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, saat merespons pembentukan tim investigasi terkait kasus keracunan akibat MBG.
Dia mengatakan bahwa DPR RI juga bakal mengawasi secara langsung dapur-dapur program MBG yang bermasalah untuk mengevaluasi penyebab keracunan. Dengan begitu, menurut dia, DPR juga bisa mendapatkan gambaran atas permasalahan yang terjadi.
“Masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya,” kata Puan usai rapat memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, dilansir Antara.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, ahli farmasi, hingga ahli kesehatan untuk mempercepat penanganan kasus keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/09), menyatakan tim tersebut dibentuk sebagai opsi kedua, mengingat untuk kasus keracunan, BGN tidak bisa langsung memberikan justifikasi karena harus menunggu hasil investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang membutuhkan waktu cukup lama.
Bagus Iswanto
