ABNnews – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid buka suara soal tudingan kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamina dianggap sebagai monopoli usaha. Menurutnya, kebijakan itu justru merupakan amanah konstitusi untuk menjaga ketahanan energi nasional.
“BBM adalah kebutuhan pokok rakyat. Karena itu, negara wajib hadir sebagai pengendali utama melalui Pertamina. Kebijakan impor BBM lewat Pertamina sepenuhnya selaras dengan mandat konstitusi dan semangat Ekonomi Pancasila,” tegas Nurdin dikutip Antara, Senin (22/9/2025).
Swasta Tetap Dapat Kuota
Nurdin menjelaskan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta juga tetap diberi ruang impor. Bahkan, kuotanya naik dari 1 juta kiloliter pada 2024 menjadi 1,1 juta kiloliter di 2025. Namun, saat kuota itu habis, SPBU swasta wajib membeli base fuel dari Pertamina sesuai kesepakatan.
“Skema ini bukan monopoli, tapi bentuk kolaborasi agar pasokan energi tetap aman,” ujarnya.
Kritik Dinilai Parsial
Komisi VI DPR menilai kritik terhadap skema impor satu pintu bersifat parsial karena mengabaikan prinsip Ekonomi Pancasila, yang menyeimbangkan efisiensi usaha dengan pemerataan manfaat.
“Peran swasta tetap terbuka, tapi harus dalam kerangka kolaborasi bersama negara. Kalau impor dibebaskan sepenuhnya, apalagi ke asing, kendali energi bisa lepas dari tangan negara,” kata Nurdin.
Gangguan SPBU Swasta
Terkait gangguan distribusi di beberapa SPBU swasta belakangan ini, Nurdin menegaskan itu bukan karena keterbatasan pasokan nasional. “Itu lebih ke dinamika internal perusahaan masing-masing,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah bersama Pertamina terus mengatur kuota impor dengan presisi agar tidak membebani devisa maupun neraca transaksi berjalan, terutama di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
Ada 4 Kesepakatan Baru
Kesepakatan terbaru antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat poin penting:
1. Pasokan wajib melalui skema base fuel Pertamina.
2. Jaminan mutu oleh surveyor independen.
3. Harga adil dan transparan.
4. Implementasi segera dengan target pasokan masuk tujuh hari ke depan.
Pertamina Simbol Negara
Menurut Nurdin, kebijakan impor satu pintu justru memperkuat stabilitas pasokan, mengamankan harga, serta melindungi ekonomi nasional dari gejolak global.
“Kenapa harus Pertamina? Karena Pertamina adalah representasi negara. Hajat hidup orang banyak tidak boleh sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar,” pungkasnya.
