ABNnews – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tembus 8% pada 2028/2029. Strateginya? Dari swasembada pangan, energi, dan air, dorongan investasi asing (FDI), digitalisasi, hingga deregulasi aturan yang dianggap ribet.
“Pak Presiden ingin pertumbuhan kita 8%. Tidak mau stuck di 5%. Kalau 5% saja kita sudah extraordinary, apalagi kalau bisa 8%,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Forum Guru Besar ITB, Bandung, Kamis (18/9).
Airlangga menjelaskan, untuk 2025 pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,2% lewat Paket Ekonomi 2025 yang mencakup 8 program akselerasi, termasuk penyerapan tenaga kerja lewat program magang dan sektor padat karya.
Sejauh ini, ekonomi RI menunjukkan tren positif. Kuartal II-2025 tumbuh 5,12%, inflasi terkendali di 2,31%, PMI manufaktur ekspansif di 51,5, IHSG stabil, plus neraca perdagangan surplus 63 bulan berturut-turut senilai USD4,17 miliar. Konsumsi domestik dan pariwisata juga menopang.
Untuk memperluas pasar ekspor, pemerintah ngebut menyelesaikan IEU-CEPA, kesepakatan tarif dagang dengan AS, hingga penjajakan CPTPP bersama Kanada, Inggris, Meksiko, dan Peru. Indonesia juga sedang proses aksesi ke OECD.
Airlangga menekankan pentingnya hilirisasi, termasuk pasir silika untuk semikonduktor dan energi hijau, serta pengembangan SDM teknologi lewat universitas. “Silicon Valley gak akan terjadi tanpa peran kampus, ITB harus ikut,” tegasnya.
Tak ketinggalan, RI juga mendorong ekonomi digital. Indonesia bahkan menginisiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang disebut Airlangga sebagai satu-satunya di dunia.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa diteken, salah satunya soal payment system. Kalau Indonesia sudah punya QRIS, own system,” pungkasnya.
