ABNnews – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Pemerintah akhirnya menyepakati postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Belanja negara dipatok Rp3.842,7 triliun, sementara pendapatan negara hanya Rp3.153,6 triliun. Artinya, APBN 2026 bakal defisit Rp689,1 triliun atau setara 2,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin.
“Dengan tuntasnya pembahasan APBN 2026 ini, kami atas nama Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Banggar DPR, kementerian/lembaga, BI, serta semua pihak. Ini bukti komitmen bersama menjaga APBN sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Purbaya.
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp2.693,7 triliun. Rinciannya, penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp336 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dipatok Rp459,2 triliun.
Di sisi belanja, negara akan menggelontorkan Rp3.149,7 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp693 triliun untuk transfer ke daerah. Dari total belanja pemerintah pusat, Rp1.510,5 triliun dialokasikan untuk kementerian/lembaga dan Rp1.639,2 triliun untuk non-K/L.
Dengan postur ini, keseimbangan primer masih tercatat defisit Rp89,7 triliun. Kekurangan anggaran tersebut akan ditutup lewat pembiayaan senilai Rp689,1 triliun.
Hasil kesepakatan Banggar DPR RI bersama Pemerintah ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 23 September 2025 untuk mendapat persetujuan final.
