ABNnews – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan gas bumi tetap jadi komponen kunci dalam mendukung transisi energi nasional menuju target Net Zero Emission (NZE). Gas disebut bukan sekadar energi transisi, melainkan tulang punggung keandalan sistem kelistrikan.
Direktur Utama PLN EPI, Rakhmad Dewanto, menekankan peran gas semakin krusial di tengah masifnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
“Gas bukan hanya sumber energi transisi, tetapi juga penyeimbang yang fleksibel sebagai load follower dan peaker di tengah pengembangan besar-besaran EBT. Perannya vital untuk memastikan sistem kelistrikan tetap stabil,” kata Rakhmad dalam keterangan resmi, Rabu (17/9/2025).
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN memproyeksikan lonjakan kebutuhan listrik nasional dari 306 terawatt-hour (TWh) pada 2024 menjadi 511 TWh pada 2034. Pertumbuhan itu dipicu pusat data, kendaraan listrik (EV), hingga peningkatan pemakaian perangkat rumah tangga seperti AC.
Dari sisi energi primer, kebutuhan gas untuk kelistrikan ikut terdongkrak. Proyeksinya naik dari 1.635 Billion British Thermal Units per Day (BBTUD) pada 2024 menjadi 2.611 BBTUD pada 2034.
“Karena itu, kami harus memastikan ketersediaan pasokan gas dalam jangka panjang,” tegas Rakhmad.
Saat ini PLN mengandalkan dua sumber utama, yakni gas pipa dan Liquefied Natural Gas (LNG). Namun, menurunnya produksi gas pipa domestik membuat ketergantungan pada LNG dipastikan meningkat.
Untuk efisiensi sekaligus dekarbonisasi, PLN menjalankan program konversi 41 pembangkit BBM ke gas hingga 2027. Program ini diperkirakan menyerap hingga 29 kargo LNG per tahun.
Selain itu, PLN juga mengembangkan infrastruktur gas seperti koneksi pipa West Natuna–Pulau Pemping dan pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU).
Rakhmad menegaskan, keberhasilan transisi energi butuh sinergi semua pihak.
“Kami memerlukan dukungan Pemerintah terkait kepastian alokasi gas jangka panjang, baik dari sumber baru, perpanjangan alokasi yang ada, maupun pengalihan kontrak ekspor yang akan berakhir. Dukungan kebijakan dan percepatan perizinan infrastruktur juga sangat kami harapkan,” tutupnya.
