ABNnews – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keselamatan akan jadi prioritas utama di semua moda transportasi pada tahun anggaran 2026.
Hal ini ia sampaikan usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI terkait penyesuaian RKA-K/L di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Anggaran yang diterima Kemenhub pada 2026 akan dimanfaatkan semaksimal mungkin, terutama untuk meningkatkan aspek keselamatan di semua moda transportasi. Selain itu, juga untuk layanan keperintisan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Dudy.
Kebutuhan anggaran Kemenhub 2026 sebenarnya mencapai Rp48,88 triliun. Namun, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas, pagu yang disetujui hanya Rp28,48 triliun.
Dari jumlah itu, porsi belanja terbesar adalah belanja non-operasional Rp20,59 triliun (72,29%) dan program terbesar infrastruktur konektivitas Rp16,87 triliun (59,24%).
Setiap unit kerja Eselon I Kemenhub sudah siapkan fokusnya:
* Ditjen Darat: keselamatan lalu lintas, subsidi angkutan perintis, program Buy The Service, pembangunan terminal dan pelabuhan penyeberangan.
* Ditjen Laut: pemeliharaan navigasi, telekomunikasi pelayaran, kapal patroli, dan subsidi angkutan barang/penyeberangan perintis.
* Ditjen Udara: rampcheck, inspeksi penerbangan, standar keamanan bandara, serta dukungan penerbangan perintis termasuk ke IKN dan daerah terpencil.
* Ditjen Perkeretaapian: keselamatan perjalanan KA, kereta perintis, dan program Angkutan Motor Gratis.
“Semoga kami bisa mengemban amanah ini dengan baik demi terciptanya transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” ujar Dudy.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memastikan pihaknya menyetujui pagu anggaran Kemenhub. Ia berharap dengan anggaran yang terbatas, pelayanan dasar minimal tetap bisa terpenuhi.
Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah menteri lain seperti Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, hingga Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M Syafi’i.
