ABNnews — Analis politik, Boni Hargens mengatakan, Presiden Prabowo Subianto dipandang perlu mempertahankan posisi Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
Alasannya, pencopotan Kapolri di tengah situasi senssitif seperti saat ini dinilai dapat memicu ketidakpercayaan dan persepsi negatif publik terhadap pemerintah.
Terutama mengenai soliditas internal pemerintah. Jadi keputusan mempertahankan Kapolri adalah bagian dari visi jangka panjang Presiden Prabowo untuk memperkuat negara dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan”, kata Boni dalam keterangannya.
Selain alasan di atas, faktor lain yang membuat Boni memandang Prabowo perlu mempertahankan Listyo Sigit adalah terkait hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Bagi saya, mempertahankan Jenderal Pol Listyo Sigit sebagai Kapolri dapat menjadi bagian dari strategi politik untuk menjaga kekuatan institusi keamanan, dan menghindari turbulensi yang bisa dimanfaatkan lawan politik untuk menyerang pemerintah,” papar Boni.
Oleh sebab itu, dia mengatakan langkah Presiden untuk mempertahankan Kapolri memungkinkan pemerintah fokus pada reformasi institusi secara berkelanjutan tanpa terganggu oleh gejolak kepemimpinan.
Sementara itu, dia menyampaikan pernyataan-pernyataan tersebut untuk menanggapi Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur pada beberapa waktu lalu yang membacakan 12 tuntutan masyarakat sipil.
Salah satu tuntutan tersebut adalah menuntut pergantian Listyo Sigit sebagai Kapolri sebab dinilai gagal mengubah watak represif Polri imbas kekerasan terhadap massa aksi selama unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.
***
