banner 728x250

Hendardi SETARA Institute: Penjarahan Bukan Bagian dari Aksi Demonstrasi

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi. (Foto: istimewa)

ABNnews — Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menyoroti aksi demonstrasi berujung ricuh dan penjarahan di rumah anggota DPR RI hingga Menteri pada akhir pekan kemarin. Menurutnya, penjarahan bukan bagian dari aksi demonstrasi.

“Penjarahan adalah bukan demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum, betapa pun rakyat marah dengan para pejabat negara,” kata Hendari, dikutip pada Senin (01/09).

Hendardi meminta semua pihak dapat memisahkan aksi demonstrasi konstitusional mahasiswa, buruh, ojek online (ojol), dan elemen sipil lainnya yang berlangsung damai dengan aksi penjarahan kemarin.

Menurut dia, aksi anarkis yang berujung pada penjarahan merupakan tindakan dari orang-orang yang sudah terlatih. “Aksi anarkis malam hari, dini hari, dan targetted adalah pola yang hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih. Kerumunan massa anarkis adalah fakta permukaan saja,” kata Hendardi.

Dalam situasi begini, kata dia, jelas ada kontestasi kepentingan yang diduga menggerakkan aksi-aksi anarkis. Ada ketegangan elite, ada kontestasi kekuasaan, ada avonturir politik dan juga conflict entrepreneur yang memanfaatkan faktor-faktor penarik (push factor) yang menjadikan aksi damai tereskalasi menjadi anarkis.

“Aparat keamanan harus mengambil kendali situasi dan tindakan tegas serta terukur, didahului dengan peringatan keras,” kata Hendardi.

Namun, dia mengingatkan tindakan tegas tidak berarti penembakan, tetapi juga blokade teritori dan pencegahan yang serius dan sungguh-sungguh. “Bukan pemadam yang datang belakangan dan hanya menonton,” ucap Hendardi.

Menurut dia, jika aksi anarkis yang bergulir dibiarkan, akan mengundang aksi lanjutan yang menyasar pada kelompok-kelompok lain dan rentan.

Kecepatan tindakan dan pemulihan harus dilakukan untuk menjaga, harkat manusia, jiwa manusia, perekonomian dan tidak mengundang lahirnya kebijakan represif baru, seperti darurat sipil, darurat militer dan pembenaran-pembenaran tindakan militer lanjutan.

“Momentum ini tidak boleh menjadi dasar pemberangusan kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi semakin terpuruk,” ujar Hendardi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *