ABNnews – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menertibkan seluruh kegiatan pertambangan, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung maupun tambang ilegal. Instruksi ini ditekankan agar negara tetap memperoleh pemasukan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Hal tersebut diungkapkan Bahlil usai bertemu media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (22/8). Menurutnya, Presiden sebelumnya memanggil sejumlah menteri ke Hambalang untuk membahas hilirisasi hingga kontribusi sektor pertambangan terhadap ekonomi nasional.
“Sektor pertambangan menyumbang sekitar 15% dari total penerimaan negara yang terdiri dari PNBP, PPN, dan PPh. Karena itu Presiden menekankan penataan pertambangan harus dilakukan agar pendapatan negara tetap terjaga sekaligus menjaga lingkungan,” kata Bahlil.
Bahlil menambahkan, hasil pengecekan satgas menemukan masih banyak aktivitas tambang yang beroperasi tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Ini harus ditertibkan. Presiden ingin semua ditata dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Prabowo sudah menegaskan komitmennya memberantas tambang ilegal.
Ia bahkan mengungkapkan adanya 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
“Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan aparat, potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun. Tidak ada alasan, apakah ada orang besar, orang kuat, jenderal TNI, polisi, atau mantan jenderal sekalipun, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.
Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum memastikan akan menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut. Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) menjadi agenda prioritas untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus menutup potensi kerugian besar yang ditanggung negara.
