ABNnews – Heboh soal tunjangan jumbo anggota DPR RI akhirnya diluruskan. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, menegaskan tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan dewan, berbeda dengan ucapannya sehari sebelumnya.
Adies mengaku pernyataannya pada Selasa (19/8/2025) soal tunjangan beras hingga bensin naik, ternyata keliru. Setelah mengecek ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, ia mendapati informasi yang ia sampaikan tidak benar.
“Saya ingin klarifikasi, kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik gaji maupun tunjangan,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Rabu (20/8/2025).
Adies menjelaskan, tunjangan beras anggota DPR hanya Rp 200 ribu per bulan dan tidak pernah berubah sejak 2010. Sebelumnya, ia sempat menyebut Rp 10 juta naik jadi Rp 12 juta.
“Tunjangan beras itu sejak tahun 2010 tetap Rp 200 ribuan per bulan. Bukan Rp 12 juta. Itu saya luruskan,” ujarnya.
Begitu juga dengan tunjangan bensin, yang menurut Adies tetap Rp 3 juta per bulan. “Tidak ada kenaikan, Rp 3 juta per bulan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan gaji pokok anggota DPR tidak naik sejak 15 tahun terakhir, yakni sekitar Rp 6,5 juta per bulan untuk pimpinan, sementara anggota biasa lebih rendah.
“Dengan gaji sekitar Rp 6,5 juta di Jakarta, teman-teman DPR tetap memaksimalkan kerja dengan baik,” imbuhnya.
Meski gaji dan tunjangan rutin tak naik, anggota DPR kini mendapat tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan. Adies menyebut tunjangan itu muncul karena rumah jabatan anggota (RJA) DPR di Kalibata sudah dikembalikan ke negara dan dialihfungsikan.
“Jadi bukan kenaikan gaji, yang ada hanya tunjangan perumahan karena rumah dinas sudah dialihfungsikan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai opsi tunjangan perumahan lebih efisien dibanding mempertahankan RJA. Biaya perawatan RJA, kata dia, bisa tembus ratusan miliar tiap tahun.
“Lebih efisien tunjangan perumahan daripada rehab, bayar satpam, dan biaya perawatan RJA yang besar,” kata Said.
Ia juga menyebut DPD sudah lebih dulu mendapatkan tunjangan perumahan.
“RJA itu sudah tidak relevan. Jadi tunjangan perumahan memang lebih rasional,” pungkasnya.
