ABNnews — PrePemerintah mengalokasikan Rp1.257,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN)) 2026 untuk 15 program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.
Sebanyak 15 program prioritas ini terdiri dari sektor energi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga perumahan.
Porsi terbesar adalah subsidi energi dan kompensasi senilai Rp381,4 triliun, disusul Makan Bergizi Gratis sebesar Rp335 triliun untuk 82,9 juta penerima, yang terdiri dari Rp268 triliun melalui kementerian/lembaga dan Rp67 triliun dari pembiayaan.
Di bidang perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako mendapat Rp72,6 triliun, sedangkan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) BP mencapai Rp69 triliun untuk menjamin akses layanan kesehatan dasar bagi kelompok rentan.
Dukungan untuk dunia pendidikan cukup besar. PIP, KIP Kuliah, BOS, dan beasiswa lainnya dianggarkan Rp63,6 triliun. Ada pula Rp63,5 triliun untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS, Tunjangan Profesi Dosen/TPD Non-PNS, dan pengembangan guru, serta Rp22,5 triliun untuk revitalisasi sekolah dan madrasah. Program Sekolah Rakyat mendapatkan Rp24,9 triliun, sedangkan Sekolah Unggulan Garuda disiapkan Rp3 triliun.
Pemerintah juga menempatkan program cek kesehatan gratis dan penanggulangan TBC sebesar Rp5,4 triliun, serta Rp18 triliun untuk layanan fasilitas kesehatan.
Dari sisi infrastruktur dan ketahanan pangan, lumbung pangan dan cadangan pangan memperoleh alokasi Rp76,7 triliun, sementara irigasi mendapat Rp12 triliun untuk memperkuat produksi pertanian.
Preservasi jalan dan jembatan dialokasikan Rp15,3 triliun, mendukung konektivitas antarwilayah. Untuk menopang harga dan ketersediaan bahan pokok, subsidi non-energi termasuk pupuk disiapkan Rp108,8 triliun, memperkuat sektor pertanian dan stabilisasi harga pangan.
