ABNnews – Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik tambang ilegal di Indonesia menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp 300 triliun. Prabowo menegaskan tidak akan ada pihak yang dilindungi, termasuk jika kader Gerindra terbukti terlibat.
Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI, polisi, atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo di Ruang Rapat Paripurna.
Menurut laporan yang ia terima, ada 1.063 tambang ilegal tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Aktivitas tambang ini dianggap merugikan negara karena tidak sesuai aturan dan menimbulkan potensi kerugian sangat besar.
“Potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan bisa menimbulkan kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” ungkapnya.
Prabowo meminta dukungan MPR, DPR, dan seluruh partai politik untuk menindak praktik tambang ilegal. Ia menegaskan, kader partai politik yang terlibat tidak akan dilindungi, termasuk dari Gerindra sekalipun.
“Anda laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” tegas Prabowo.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga menyoroti praktik bisnis manipulatif yang merugikan rakyat, seperti tambang ilegal, judi online, narkoba, dan penyelundupan.
Menurut Puan, sebagian kecil masyarakat justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi.
“Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban,” ujarnya.
Puan bahkan meminjam istilah serakahnomics yang kerap disampaikan Prabowo, untuk menggambarkan perilaku serakah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa.
Ia menekankan perlunya transformasi ekonomi, penegakan hukum tegas tanpa pandang bulu, serta kerja kolektif seluruh elemen bangsa.
“Dengan kebersamaan dan tekad bulat, kita yakin mampu memperkuat pondasi nasional demi Indonesia yang adil, maju, dan berdaulat,” tutur Puan.
