ABNnews — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH BPJPH, E.A. Chuzaemi Abidin, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Pembinaan Sertifikasi Halal kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Gedung BAZNAS Kabupaten Bogor, Selasa (05/08).
“Kami mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam program sertifikasi halal bagi pelaku usaha, melalui sinergi dalam pembinaan, edukasi, sosialisasi, hingga fasilitasi pelaku usaha dalam pelaksanaan sertifikasi halal.” kata Chuzaemi dalam keterangan yang diterima pada Rabu (06/08).
“Fasilitasi baik yang diwujudkan dalam bentuk pendampingan dan edukasi hingga fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal baik self declare maupun reguler keberadaannya sangat penting sebagai bentuk kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal, khususnya pelaku UMK yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.” lanjutnya.
BPJPH sendiri, lanjutnya, secara rutin menyediakan kuota sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK melalui program Sehati setiap tahunnya. Tahun ini, BPJPH menyediakan kuota sebanyak satu juta sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Jabar.
Pada kesempatan tersebut, Chuzaemi juga mengajak para peserta peserta pembinaan pelaku usaha untuk di Bogor memanfaatkan program edukasi sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh LP3H yang ada di wilayah Bogor dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Ia juga mengajak Dinas terkait untuk bersama-sama berkolaborasi dalam membantu sertifikasi halal pelaku usaha khususnya UMK.
Selain sebagai wadah pembinaan pelaku usaha, kegiatan yang diikuti oleh 150 pelaku usaha tersebut juga diisi dengan Layanan Sertifikasi Halal secara langsung atau on the spot kepada pelaku UMK Kabupaten Bogor yang hadir.
Hadir dalam kegiatan Pembinaan JPH tersebut Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Budi Setyo Hartoto, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Nurhayati, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Bogor Asep Fahrudin, Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Sri Mulyati, serta perwakilan dari stakeholder terkait.
***
