ABNnews – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, meninjau langsung operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Kertapati dan Talang Kelapa, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (30/7).
Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah serius pemerintah dalam menekan praktik Over Dimension Over Loading (ODOL) yang selama ini merusak jalan dan membahayakan keselamatan.
Dua UPPKB tersebut telah dilengkapi dengan teknologi Weight in Motion (WIM), alat canggih yang dipasang di badan jalan untuk menimbang kendaraan tanpa harus berhenti. Dengan sistem ini, kendaraan yang dicurigai kelebihan muatan bisa langsung diarahkan ke jembatan timbang untuk diverifikasi lebih lanjut.
“UPPKB adalah pintu gerbang utama dalam pengawasan angkutan ODOL. Jika dijalankan secara optimal, dampaknya besar terhadap keselamatan lalu lintas dan umur jalan,” kata Aan.
Dirjen Aan juga menekankan pentingnya integrasi data lintas sistem, mulai dari dashboard MitraDarat, data kendaraan dari BLUe, hingga sistem Regident Polri. Menurutnya, pengawasan yang digital dan terintegrasi akan membuat proses penegakan hukum lebih efisien dan akuntabel.
“Kalau sistemnya nyambung semua, pengawasan jadi real-time, transparan, dan tidak manual lagi. Ini sejalan dengan arah transformasi digital transportasi darat,” tambahnya.
Tak hanya soal teknologi, Aan juga menyebut bahwa Kemenhub tengah mendorong pemanfaatan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) untuk mengembangkan UPPKB secara berkelanjutan, tanpa harus bergantung penuh pada anggaran negara.
Dalam kunjungan ini, Aan didampingi oleh sejumlah pejabat seperti Direktur Prasarana Transportasi Jalan Toni Tauladan, Kepala BPTD Kelas II Sumsel Nurhadi Unggul Wibowo, perwakilan BPPJN, serta perwakilan dari PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA) selaku badan usaha pengelola UPPKB Kertapati.
