ABNnews — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti berbagai dampak negatif dari sistem Pilkada langsung, mulai dari konflik horizontal di masyarakat hingga biaya politik yang tinggi.
Dampak negatif dari yang kalah, kata Bahlil, memicu konflik horizontal, seperti perseteruan antartetangga, hingga memicu perceraian di rumah tangga.
“Jangan setiap pilkada berkelahi. Tetangga-tetangga, tadinya bersaudara gara-gara pilkada, tidak saling bertegur sapa. Ada yang menikah, cerai gara-gara beda pilihan,” kata Bahlil, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/07).
Bahlil menyebut partainya tengah mengkaji sejumlah alternatif dalam rangka penataan ulang sistem demokrasi, termasuk kemungkinan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurutnya, UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, melainkan hanya menyebut dilakukan secara demokratis.
“Karena undang-undang 1945 pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati wali kota itu langsung. Tapi dilakukan secara demokratis,” ujarnya.
Terkait pilkada dipilih DPRD sejumlah kalangan menyebut dampak negative, Antara lain, tidak memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat, karena tidak dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah tersebut.
Dampak negatif lain, sistem pemilihan tidak langsung dapat membuka peluang praktik korupsi dan nepotisme. DPRD sebagai pihak yang memilih kepala daerah, bisa saja memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat memengaruhi proses pemilihan. Hal ini dapat mengakibatkan terpilihnya kepala daerah yang tidak kompeten atau memiliki rekam jejak yang buruk.
PDIP Menolak
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak usulan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengubah pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung atau melalui penunjukan oleh pemerintah pusat/dipilih DPRD. Perubahan mekanisme pemilihan menjadi tak langsung akan mengingkari amanat Reformasi.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Komarudin Watubun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025), menegaskan, partainya konsisten menolak usulan pilkada secara tidak langsung.
Penolakan tersebut telah disuarakan partainya ketika menolak perubahan sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Bagus Iswanto
