ABNNews—Kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terus bergulir. Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus laporan tuduhan ijazah palsu ini dari penyelidikan ke penyidikan.
Terkait dugaan ijazah palsu ini, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan, masalah dugaan ijazah palsu Jokowi yang telah menguras energi bangsa dan menimbulkan kegaduhan politik, adalah masalah serius yang harus diusut dan diselelesaikan tuntas.
Menurut mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini, sebenarnya masalah ini mudah diselesaikan dengan tinggal menunjukkan ijazah asli, atau akui secara jujur bahwa yang ada itu asli tapi palsu. Setelah itu semua pihak saling memaafkan.
Din mengatakan, memang perlu kejujuran semua pihak, termasuk Polri. Kapolri, Kapolda perlu bertindak presisi dan jujur dengan mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah.
Lebih lanjut Din Syamsuddin menyatakan, kesan kriminalisasi terhadap para pengadu dugaan ijazah palsu, dengan meningkatkan penyelidikan ke penyidikan, adalah bentuk ketidakadilan/kezaliman, dan tidak akan menyelesaikan masalah, hanya akan menambuka masalah baru.
“Mengapa pengaduan dan pengadu tidak diproses dulu secara adil dan jujur, tapi justru mereka akan diadili secara tidak fair dan tanpa presisi. Rakyat akan mengawasi dan Gusti Allah ora sere”, paparnya.
Diketahui, Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus laporan tuduhan ijazah palsu Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan.
“Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam maka terhadap laporan polisi yang pertama pelapornya adalah saudara Insinyur HJW disimpulkan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat.
Disayangkan
Sebelumnya, sejumlah pihak menyayangkan tindakan Jokowi yang membawa tudingan ijazah palsu ke jalur hukum. “Apapun pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan Jokowi untuk melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke polisi tidak dapat dibenarkan,” kata mantan Menteri Luar Negeri Dino Pati Djalal.
Dilansir dari Tempo.co, dalam negara demokrasi dan alam reformasi, hal-hal seperti ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiliasi politik dan bisnis, rekam jejak dari pemimpin negara adalah sepenuhnya ‘fair game’ untuk diketahui, dibahas, dikritik publik,” kata Dino dalam akun resmi X @dinopattidjalal pada Selasa, 15 Juli 2025.
Eks juru bicara mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menekankan konsekuensi menjadi pemimpin adalah dikritisi oleh publik sejak sebelum, selama, hingga setelah berkuasa. Menurut dia, Jokowi seharusnya bisa menerima kenyataan tersebut.
“Mempidanakan Roy Suryo dkk akan dinilai sebagai upaya Jokowi untuk menakut-nakuti masyarakat madani,” ucap Dino.
Bagus Iswanto
