ABNnews — Hampir 60 anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris menyerukan pemerintah Inggris untuk segera mengakui Palestina sebagai sebuah negara, demikian dilaporkan The Guardian, Sabtu (12/07).
Para legislator Negeri Britania Raya itu juga menghendaki agar London mengambil tindakan mendesak untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai “pembersihan etnis” di Gaza,
Surat desakan tersebut diinisiasi oleh kelompok Labour Friends of Palestine and the Middle East, dan ditandatangani oleh 59 anggota parlemen dari blok sentris maupun sayap kiri. Seperti dilansir Antaranews, surat itu dtelah dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, pada Kamis lalu.
Para anggota parlemen mendesak Lammy agar segera mengambil langkah untuk menghentikan rencana Israel membangun apa yang disebut sebagai “kota kemanusiaan” berupa tenda-tenda di reruntuhan Rafah, Gaza selatan.
Mereka memperingatkan bahwa rencana tersebut merupakan bentuk pemindahan paksa warga sipil dan upaya menghapus keberadaan Palestina.
“Dengan rasa urgensi dan keprihatinan yang mendalam, kami menulis kepada Anda terkait pengumuman kepala pertahanan Israel, Senin lalu tentang rencananya memindahkan secara paksa seluruh warga sipil Palestina di Gaza ke kamp di kota Rafah yang telah hancur, tanpa memberi mereka pilihan untuk meninggalkan lokasi tersebut,” demikian isi surat tersebut. Rencana itu disebut sebagai bentuk “pembersihan etnis.”
Para legislator juga menegaskan bahwa Inggris harus bertindak tegas, tidak hanya dengan mengembalikan pendanaan untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan mendukung pembebasan sandera, tetapi juga dengan memberlakukan blokade perdagangan terhadap barang-barang yang diproduksi di permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.
“Dengan tidak mengakui Palestina sebagai negara, kami justru melemahkan kebijakan kami sendiri tentang solusi dua negara dan menciptakan harapan kelanjutan status quo yang pada akhirnya mengarah pada penghapusan dan aneksasi wilayah Palestina secara efektif,” tulis para anggota parlemen.
Pemerintah Inggris di bawah pemerintahan baru Partai Buruh belum secara resmi mengubah sikapnya terkait pengakuan negara Palestina.
Sementara itu, perang di Gaza telah memasuki bulan ke-10, di tengah apa yang digambarkan oleh pejabat Palestina dan pengamat internasional sebagai pengungsian massal, kehancuran infrastruktur, dan gagalnya negosiasi gencatan senjata.
