ABNnews — Muhaimin Iskandar bicara perihal pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 atau di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu enggan berkomentar lebih jauh mengingat dirinya sudah bukan Ketua Pansus Haji DPR lagi.
“Ya tanya beliau-beliau lah, bukan saya, saya kan sudah enggak ngurus, sudah bukan DPR lagi,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (07/07).
Sebagai informasi, saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR periode 2019-2024, Cak Imin memimpin Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR mengusut sejumlah persoalan yang terjadi di dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Salah satu yang diusut yaitu terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.
“Wah saya ini kan menteri ya, jadi susah untuk komentar di luar bidangnya. Kalau DPR luwes ya bisa ngomong tentang apapun. Tapi kalau menteri saya enggak bisa komentar apapun,” imbuh Ketum PKB tetsebut.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut dugaan korupsi terkait kuota ibadah haji 2024 di era Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
Saat ini, KPK melakukan pengusutan kasus yang salah satunya dilaporkan oleh Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK) itu, masih masuk tahap penyelidikan.
“Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota haji di Kemenag),” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi, Kamis (19/06) lalu.
Namun demikian Asep tak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup.
Sejumlah pihak disebut-sebut telah dimintai keterangan dalam mendalami dugaan korupsi tersebut. Mereka menilai terdapat kejanggalan dalam pembagian kuota haji tambahan.
