ABNNews—Mantan Menkopolhukam, Prof Dr Machfud MD mengatakan, untuk mencegah Indonesia dipimpin oleh kleptokratik atau ‘maling’, tegakkan hukum dan kejar koruptor tanpa kompromi sampai ke ujung dunia.
Mengutip buku ’’Paradox Indonesia’’ yang ditulis oleh Prabowo, faktanya, Indonesia sekarang rusak parah.
“Sejarah mencatat, tidak ada negara yang bisa bertahan lama jika hukum tidak ditegakkan,” kata Mahfud mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pada Meet The Leaders
‘’Lead With Law, Stand With Integrity : Break The Chain of Corruption in Indonesia’’ yang digelar di Kampus Kuningan Universitas Paramadina, pada Sabtu (28/6/2025).
Dikuasai Oligarki
Lebih lanjut Mahfud mengemukakan, pada era reformasi, mulanya demokrasi dan hukum bagus, namun memasuki periode kedua Jokowi, mulai terjadi ketidakberesan hukum dan aturan. Terjadi jual beli suara, korupsi marak, dan seterusnya. Sampai saat ini, lanjut Mahfud, kita punya wajah buruk tentang Indonesia kita.
Dalam buku ’’Paradox Indonesia’’ yang ditulis oleh Prabowo (terbit 2017), disebutkan antara lain bahwa Indonesia saat ini dikuasai oleh Oligarki. Pengusaha superkaya yang kemudian mengendalikan keputusan-keputusan politik dan ekonomi.
Sehingga, terjadi dua hal, Pertama, domain politik dan ekonomi Indonesia yang semula demokrasi pancasila dan ekonomi kerakyatan-konstitusi, Kedua, Faktanya, Indonesia sekarang rusak parah.
Ketiga, itu yang menyebabkan Prabowo turun ke gelanggang politik dan membentuk parpol dan menjadi calon presiden, antara lain untuk memperbaiki dua hal di atas.
Menurut Mahfud, Delapan hal yang dicatat Prabowo: Pertama, Indonesia ini kaya raya, tapi rakyatnya miskin (Paradox Pertama). Terjadi aliran kekayaan Indonesia yang mengalir ke luarnegeri tapi secara melawan hukum.
Kedua, Corruption Perseption Indeks (CPI) Indonesia tidak pernah mencapai angka 50. Tertinggi 40 pada 2019, lalu 2020 turun dari 38 ke 34.
Ketiga, Indeks gini ratio Indonesia selalu tidak pernah turun dari 0,38 dan pernah mencapai 0,41. Indeks gini ratio adalah indeks kesenjangan. Semakin besar berarti kekayaan menumpuk ke segolongan orang dan tidak bisa didistribusikan. Negara yang indeks gini rationya lebihi 0,400 akan negara tersebut runtuh. Contoh, negara-negara timur tengah ketika terjadi ’’musim semi arab’’ (Tunisia, Libia, Mesir 0,440).
Keempat, Uang yang diperoleh oleh para pengusaha disimpan di bank bank luarnegeri sebesar Rp11,400 triliun. Kekayaan alam dikeruk dan dijual tapi uangnya tidak dibawa masuk ke Indonesia. Sehingga tidak memberikan nilai tambah ke dalam negeri.
Kelima, Terjadi kerusakan lingkungan parah. Keenam, terjadi pencaplokan tanah-tanah negara dan kekayaan masyarakat adat. Ketika diproses pengadilan, pencaplokan itu divonis bebas oleh pengadilan dengan alasan belum tercatat sebagai kekayaan negara. Gambaran dari betapa kacaunya hukum di Indonesia.
Ketujuh, Terjadi ketimpangan kekayaan. 10% penduduk terkaya menguasai 77% kekayaan nasional. 90% penduduk lainnya hanya menguasai 23% kekayaan nasional. Atau 1 % penduduk terkaya menguasai 50,3% kekayaan nasional.
Lainnya, 1% penduduk, menguasai 67% lahan negara. Sementara 99% penduduk lainnya hanya menguasai 33% lahan. Saat ini soal lahan mulai ditertibkan oleh presiden Prabowo dengan Kepres no 5 tahun 2025 sehingga lebih dari 1,2 juta hektar lahan sawit telah dirampas untuk negara.
Kedelapan, Jumlah orang miskin di Indonesia berjumlah 60,3% 172 juta jiwa menurut IMF, jika garis kemiskinan diukur dari 6,85 USD/hari.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan pentingnya nilai-nilai hukum dan integritas dalam kepemimpinan.
“Pemimpin masa depan harus memahami bahwa hukum dan integritas adalah pilar peradaban. Tanpa itu, negara hanya tinggal nama,” tegasnya.
Bagus Iswanto
