ABNnews – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus menjadi pemain utama dalam hilirisasi pertambangan. Ia menyebut, jangan sampai seluruh keuntungan hanya mengalir ke investor atau pusat saja.
“Nilai tambah dari hilirisasi itu harus dinikmati oleh orang daerah. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Nggak bisa semua dibawa ke Jakarta atau ke investor,” ujar Bahlil saat berbicara di Jakarta Geopolitical Forum IX/2025, Selasa (24/6/2025).
Menurutnya, hilirisasi yang berkeadilan adalah bentuk nyata pelaksanaan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Bahlil mencontohkan suksesnya hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang membuat pertumbuhan ekonomi mereka melonjak hingga 20%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 6 persen.
“Kalau ini kita konsisten lakukan, Insya Allah 2045 kita bisa masuk 10 besar GDP dunia,” katanya optimis.
Namun, Bahlil mengingatkan bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti di tambang saja. Pemerintah kini sedang menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang, agar ekonomi daerah tetap hidup setelah sumber daya habis.
“Begitu tambang selesai, jangan juga ekonominya selesai. Harus ada keberlanjutan. Bisa lewat sektor perkebunan, perikanan, atau lainnya,” jelasnya.
Bahlil juga menyoroti pentingnya peran UMKM dan pengusaha lokal dalam rantai hilirisasi. Ia mendorong agar investasi tak melulu dikuasai oleh kelompok besar saja.
“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sudah kasih ruang luas untuk pengusaha daerah. Tinggal bagaimana kita kawal implementasinya,” tegas Bahlil.
Pemerintah menilai pendekatan ini penting untuk menjaga stabilitas geopolitik, kedaulatan nasional, dan kemandirian ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh gejolak.
