ABNnews – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara, yang bertugas mendampingi berbagai kementerian dan lembaga dalam meningkatkan pendapatan negara lintas sektor.
Satgassus ini dipimpin oleh Herry Muryanto selaku Kepala Satgas, dengan Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala. Struktur keanggotaan Satgassus didominasi oleh mantan penyidik dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya juga tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi. Mereka dinilai memiliki pengalaman dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Anggota Satgassus, Yudi Purnomo Harahap, menyebutkan bahwa dalam enam bulan terakhir, tim telah aktif menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kami tidak hanya duduk di belakang meja. Tim juga turun ke lapangan untuk memetakan langsung potensi penerimaan negara yang belum tergali optimal,” kata Yudi dalam keterangan tertulis. Senin (16/6/25)
Fokus Sektor Perikanan: Banyak Kapal Belum Berizin
Satgassus telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi, di antaranya Pelabuhan Mayangan, Probolinggo (Jawa Timur) pada 7–9 Mei 2025, serta Pelabuhan Benoa, Bali pada 11–13 Juni 2025.
Dalam peninjauan tersebut, Tim Satgassus menemukan sejumlah kendala yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan negara, khususnya di sektor perikanan tangkap. Ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan, Hotman Tambunan, melaporkan masih banyak kapal penangkap ikan baik di bawah maupun di atas 30 GT yang beroperasi di luar 12 mil laut tanpa izin penangkapan resmi.
“Akibatnya, ikan hasil tangkapan dari kapal tak berizin tidak bisa dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Padahal, beberapa kapal tersebut sebenarnya sudah mengajukan perizinan, namun prosesnya masih lambat,” ujar Yudi.
Untuk mengatasi persoalan ini, Satgassus mendorong percepatan proses perizinan dan penguatan pengawasan lintas instansi, mulai dari KKP, Kementerian Perhubungan, hingga pemerintah daerah.
“Kami berkomitmen membantu mendorong solusi yang konkret dan terukur untuk meningkatkan PNBP sektor perikanan. Ini tidak hanya soal administrasi, tapi soal kedaulatan dan efektivitas tata kelola sumber daya laut kita,” pungkas Yudi.
Pembentukan Satgassus ini merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung agenda nasional peningkatan pendapatan negara serta perbaikan tata kelola sektor-sektor strategis berbasis data dan pendekatan lapangan.
