ABNnews – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbillah Ilyas, menjadi sorotan publik usai cuplikan video pernyataannya dalam rapat dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, viral di media sosial.
Dalam video yang direkam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa, 20 Mei 2025, Hasbillah menyampaikan pernyataan yang menuai kontroversi: ia meminta agar Kejaksaan Agung tidak sampai “menzalimi” para pelaku korupsi meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana.
“Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzalimi orang dengan penegakan hukum,” ujar Hasbillah dalam video yang kembali ramai dibagikan pada Selasa, 3 Juni 2025.
Pernyataan tersebut sontak memicu gelombang kritik dan kekecewaan dari warganet. Banyak yang menilai pernyataan itu tidak pantas disampaikan oleh anggota dewan, terutama dari Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.
Respons publik ramai muncul di berbagai platform media sosial. Di kolom komentar akun Instagram @medsoszone yang mengunggah cuplikan video tersebut, mayoritas warganet menyampaikan kegeraman mereka secara terbuka.
Salah satu akun bernama @ronals.* menulis,
“Pak, sekali lagi pak audit bapak ini… dan jangan lupa juga tes urine, pak. Kenapa bisa terpilih dengan ucapan seperti ini?”
Akun lain @Sriwa*** menuliskan,
“Kok yang begini jadi anggota dewan? Nggak habis pikir. Orang udah salah kok dibela. Bapak ngerti nggak arti dizalimi?”
Sementara akun @nrlah*** secara sarkastik menyebut,
“Kocak nih orang. Lucu bangettt.”
Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat.
Pernyataan yang terkesan membela pelaku korupsi, meskipun mungkin bertujuan untuk menekankan asas keadilan, dinilai tidak tepat dalam iklim hukum saat ini. Masyarakat menuntut penegakan hukum yang tegas, profesional, dan bebas intervensi, terutama dalam kasus-kasus korupsi besar.
Apalagi, Kejaksaan Agung saat ini tengah menangani sejumlah perkara korupsi besar yang melibatkan tokoh penting. Dukungan masyarakat terhadap langkah pemberantasan korupsi terus menguat.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pejabat publik akan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Di era digital, pernyataan sekecil apa pun dapat disorot, ditafsirkan ulang, dan menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga yang diwakilinya.
Sebagai anggota Komisi III, pernyataan Hasbillah dinilai publik tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang saat ini menjadi fokus nasional.
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kejaksaan Agung atas kontroversi pernyataan tersebut.
