ABNnews – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pihaknya tengah bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait perizinan operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daker Makkah. Hal ini disampaikan Menag saat meninjau langsung fasilitas KKHI pada Minggu (1/6/2025) dalam rangka mengecek kesiapan layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia.
“Nanti kita akan melakukan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memohon izin operasional KKHI Daker Makkah,” ujar Nasaruddin.
Menurut Menag, saat ini terdapat regulasi baru dari pemerintah Arab Saudi yang belum mengizinkan KKHI untuk beroperasi. Sebagai dampaknya, seluruh pasien jemaah haji Indonesia harus dirujuk ke rumah sakit pemerintah Arab Saudi.
Padahal, menurut Nasaruddin, keberadaan KKHI sangat penting untuk menjaga kesehatan jemaah, terutama yang memiliki penyakit penyerta (komorbid) atau membutuhkan layanan rawat jalan. Ia menegaskan bahwa jemaah Indonesia akan merasa lebih nyaman dirawat oleh tenaga medis dari tanah air yang memahami bahasa dan budaya mereka.
“Banyak jemaah merasa enggan untuk dirawat di RS Saudi karena kendala bahasa dan komunikasi. Mereka merasa tidak memiliki teman atau pendamping, meskipun dokter Saudi sudah mendampingi. Akibatnya, banyak yang menahan sakit, yang justru memperburuk kondisi kesehatannya,” kata Menag.
Menag juga menyebutkan bahwa dirinya baru saja bertemu dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi dan menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya angka kematian jemaah haji Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat pentingnya upaya evaluasi dan mitigasi untuk meningkatkan layanan kesehatan selama musim haji.
“Alhamdulillah, Menteri Kesehatan Arab Saudi sudah memberi sinyal positif. Namun, masih ada aspek administratif yang harus diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, khususnya terkait penggunaan fasilitas KKHI,” jelasnya.
Menag menegaskan bahwa keberadaan KKHI bersifat sementara dan tidak permanen. Meski demikian, manfaatnya sangat besar dalam mendukung kesehatan dan kenyamanan jemaah haji.
“Sebenarnya ini bukan ranah Kementerian Agama, namun karena menyangkut kemaslahatan jemaah, saya merasa perlu turun tangan langsung. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan mendapat dukungan penuh untuk melakukan lobi kepada pihak Arab Saudi,” pungkas Menag.
