ABNnews – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menegaskan bahwa praktik prostitusi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius.
Penindakan dilakukan untuk mengantisipasi dampak sosial akibat meningkatnya arus pendatang dan pembangunan infrastruktur yang masif di kawasan tersebut.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penutupan sejumlah titik prostitusi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
“Penindakan praktik prostitusi di sekitar IKN jadi perhatian serius kepolisian karena dampak sosial dari mobilisasi penduduk ke wilayah IKN yang kian meningkat,” kata Endar di Balikpapan, Jumat (30/5/25).
Polda Kaltim mengungkap bahwa praktik prostitusi di kawasan sekitar IKN tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga menggunakan aplikasi media sosial. Dalam beberapa kasus, ditemukan indikasi kuat adanya perantara atau mucikari, yang membuka potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Adanya perantara atau mucikari mengindikasikan adanya unsur eksploitasi. Ini yang sedang kami dalami lebih lanjut,” ujarnya.
Melalui upaya patroli, pengawasan lapangan, hingga pantauan siber, Polda Kaltim mencatat penurunan aktivitas prostitusi di wilayah-wilayah yang sebelumnya teridentifikasi.
Namun demikian, Kapolda menegaskan bahwa kepolisian tetap akan melakukan pemantauan intensif dan berkoordinasi dengan Polsek serta pemangku kepentingan lokal untuk menutup dan mencegah lokasi-lokasi baru yang berpotensi menjadi tempat praktik prostitusi.
“Kami cegah dampak sosial seiring dengan terus bertambahnya jumlah pendatang dan pembangunan infrastruktur di wilayah IKN,” tegas Endar.
Enam Orang Diamankan
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim, Kombes Pol Jamaludin Farti, menambahkan bahwa saat ini timnya masih melakukan penyelidikan terhadap enam orang yang diamankan dalam operasi di sekitar IKN. Salah satu dari mereka diduga berperan sebagai mucikari.
“Dari patroli siber dan temuan di lapangan, kami melihat pola prostitusi menggunakan aplikasi maupun secara langsung di lokasi tertentu. Tindakan hukum akan kami lanjutkan,” ujarnya.
Polda Kaltim berkomitmen menjaga kawasan IKN agar terbebas dari praktik-praktik yang mengganggu ketertiban sosial dan hukum, terutama di tengah pesatnya perkembangan pembangunan ibu kota baru tersebut.
