ABNnews – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah akan mencabut pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang terbengkalai dari kontraktor yang tidak serius, untuk kemudian dialihkan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memiliki kesiapan dan kemampuan optimal.
“Ada 10 wilayah kerja migas yang sudah mendapat persetujuan rencana pengembangan atau Plan of Development (POD), tapi belum juga dijalankan. Padahal, jika dioptimalkan, bisa menambah produksi hingga 31.300 barel per hari,” ujar Bahlil saat membuka Konvensi dan Pameran Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) ke-49 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (21/5).
Menurutnya, 10 lapangan tersebut memiliki potensi produksi sebesar 51 juta barel minyak dan 600 BCF gas. Jika proyek berjalan, investasi sekitar USD 1,8 miliar berpotensi menyerap 20.000 tenaga kerja, menggerakkan sektor usaha pendukung lokal, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.
Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 110 Tahun 2024 mengenai pengembalian wilayah kerja yang tidak diusahakan demi optimalisasi produksi nasional.
“Kalau sudah diberi wewenang, tapi lima tahun tidak jalan, sesuai undang-undang harus kita ambil kembali dan alihkan ke KKKS lain yang siap. Ini berlaku tanpa pandang bulu. Bahkan kalau Presiden izinkan, BUMN pun akan kami tindak bila tidak optimal,” tegas Bahlil di hadapan Presiden Prabowo.
Selain itu, Kementerian ESDM mencatat ada 17 lapangan migas lain yang sudah dalam tahap POD dan menunjukkan progres, namun produksinya berpotensi tertunda. Potensi dari lapangan-lapangan ini mencapai 306 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas. Pemerintah berkomitmen untuk memfasilitasi percepatan agar produksi segera berjalan.
