ABNnews –Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), elemen mahasiswa dari berbagai wilayah Jabodetabek dan Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi demo ‘Indonesia Gelap’ di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/02).
Aksi demo “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran dan kecemasan mahasiswa terhadap program-program pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Demo dari aliansi mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil tersebut menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam 100 hari pertama justru semakin memperburuk kondisi masyarakat, sehingga perlu mendapatkan kritik.
Terdapat sejumlah tuntutan yang dibawa BEM SI dalam aksi demonstrasi ‘Indonesia Gelap’. Mulai dari efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Prabowo keluarkan Perppu Perampasan Aset; tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan; evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; penciptaan pendidikan gratis; tolak revisi UU Minerba; hapuskan dwifungsi militer di sektor sipil; hingga reformasi Polri.
5 Tuntutan Utama BEM-SI
Sementara sebelumnya, dalam unggahan di media sosial, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia mengunggah sejumlah tuntutan, yakni;
Pertama, mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Koordinator Aksi UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menilai kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid, Senin (17/02).
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
Keempat, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
TKelima, mahasiswa mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
