ABNnews — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memeriksa tujuh saksi dalam kasus dugaan tindakan melawan hukum terkait pagar laut di Tangerang.
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan tujuh saksi yang diperiksa itu mulai dari pihak BPN hingga kantor pertanahan (Kantah) Tangerang.
“Kita berkoordinasi dengan kementerian, hasilnya hari ini ada 7 yang kami periksa,” ujarnya di Bareskrim Polri, Senin (03/02).
Dia merincikan tujuh orang itu adalah Inspektorat BPN RI, eks Kepala Kantah (Kakantah) Kabupaten Tangerang; Kakantah Kabupaten Tangerang; Kasi Sengketa Kantah Kabupaten Tangerang; Kasi Penetapan Kantah Kabupaten Tangerang; dan dua pihak lainnya.
Hanya saja, Djuhandhani tidak menjelaskan secara rinci terkait nama maupun inisial tujuh saksi yang telah dimintai keterangan tersebut.
Namun demikian, Bareskrim juga telah menerima sejumlah dokumen untuk segera membuat terang polemik temuan pagar laut tersebut.
“Kemudian proses penyelidikan ini kami sudah menerima berkas warkah penerbitan sertifikat dari Kantah Kabupaten Tangerang sebanyak 263 berkas yang saat ini diserahkan ke Polri untuk penyelidikan lebih lanjut,” tambahnya.
Djuhandhani menambahkan bahwa setelah pihaknya memeriksa saksi dan menerima sejumlah berkas tersebut, maka selanjutnya masuk ke tahap gelar perkara pada (3/2/2025).
Tahapan tersebut dilakukan untuk menentukan sebuah kasus memiliki ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum.
“Kemudian, tindak lanjut proses kami saat ini proses pemeriksaan dan akan gelar perkara, gelar perkara kemungkinan akan kami laksanakan besok,” katanya.
Diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri telah melaksanakan penyelidikan kasus pagar laut sejak 10 Januari 2025.
Dittipidum menduga bahwa pengajuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pada area pagar laut di Tangerang, Banten, menggunakan girik palsu.
Brigjen Pol Djuhandhani menyebut bahwa Dittipidum telah meminta keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai salah satu upaya dalam tahap penyelidikan kasus ini.
Lalu, didapatkan informasi bahwa area pagar laut di Tangerang sudah memiliki SHGB dan SHM dengan rincian 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan serta 17 bidang SHM yang berasal dari girik.
Atas temuan tersebut, kata dia, Dittipidum menduga bahwa dalam pengajuan SHGB dan SHM tersebut menggunakan girik-girik serta dokumen bukti kepemilikan lainnya yang diduga palsu.
