ABNnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan pengembangan penyidikan dengan kembali menetapkan Sahbirin Noor atau Paman Birin sebagai tersangka.
Saat ini KPK masih kesulitan mengendus keberadaan mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut. Bahkan sudah dua kali Paman Birin mangkir dari panggilan tim penyidik KPK.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, saat ini pihaknya masih terus mendalami penyidikan dengan pemberi dan penerima suap lainnya yang masih berjalan setelah Sahbirin Noor menang praperadilan.
“Jadi pada saat penyidikan terhadap para pemberi dan penerima yang lain ini kita juga mendalami kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh saudara SN,” kata Asep kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).
Asep pun memastikan, ke depannya pihaknya akan melakukan pengembangan perkara dengan menjerat kembali Sahbirin Noor sebagai pihak penerima suap jika bukti-buktinya sudah kuat.
“Sehingga kita akan pada saatnya nanti kalau memang kita nanti sudah yakin dan menemukan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana, tentunya kita akan melakukan pengembangan penyidikan,” tandasnya.
Pada Minggu (6/10/2024), KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Kalsel. Sebanyak 17 orang diamankan dalam kegiatan itu. Dari OTT itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp12.113.160.000 (Rp12,1 miliar) dan 500 dolar AS yang merupakan bagian dari fee 5 persen untuk Sahbirin terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Pemprov Kalsel.
KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka, yakni Sahbirin Noor (SHB) selaku Gubernur Kalsel, Ahmad Solhan (SOL) selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Kalsel, Yulianti Erlynah (YUL) selaku Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).
Selain itu, Ahmad (AMD) selaku pengurus rumah Tahfiz Darussalam sekaligus pengepul uang, Agustya Febry Andrean (FEB) selaku Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel, Sugeng Wahyudi (YUD) selaku swasta, dan Andi Susanto (AND) selaku swasta.
Namun demikian, status tersangka Sahbirin Noor dibatalkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan melalui proses praperadilan.
Dalam perkaranya, tersangka Wahyudi dan Andi mendapatkan 3 paket pekerjaan di Dinas PUPR Pemprov Kalsel pada 2024, yakni paket pekerjaan pembangunan lapangan sepakbola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalsel dengan penyedia terpilih PT Wiswani Kharya Mandiri (WKM) dengan nilai pekerjaan Rp23.248.949.136 (Rp23,24 miliar).
Selanjutnya paket pekerjaan pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama (HIU) dengan nilai pekerjaan Rp22.268.020.250 (Rp22,26 miliar), dan pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalsel dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama (BBB) dengan nilai pekerjaan Rp9.178.205.930 (Rp9,17 miliar).
Dalam prosesnya, juga ada rekayasa pengadaan yang dilakukan agar tersangka Wahyudi bersama tersangka Andi terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut adalah, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Wahyudi bersama Andi yang dapat melakukan penawaran, konsultan perencana terafiliasi dengan tersangka Wahyudi, dan pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak. Terdapat fee sebesar 2,5 persen untuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dan 5 persen untuk Sahbirin.***
Bagus Iswanto
