ABNnews — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menjadi sorotan setelah dirinya berharap agar anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun.
Menurut mantan Menkumham, Yassona Laoly permintaan Pigai tersebut tidak realistis. “Kami mengapresiasi semangatnya sebagai aktivis HAM dan itu cukup baik dari pengalaman-pengalamannya. Tapi realitas juga harus kita lihat,” kata Yasonna.
Politikus PDIP itu mengatakan saat ini keuangan negara tidak memungkinkan untuk memenuhi keinginan Pigai agar anggaran kementerian HAM ditambah. Dia seperti dikutip tempo.co mengatakan, terdapat hal mendesak lainnya yang harus didahulukan di tengah kondisi APBN yang defisit.
“Saya kira banyak teman-teman, saya termasuk masyarakat cukup kaget karena lompatan angkanya sangat besar, kalau ideal, ya, mungkin saja ideal, tapi kita harus realistis juga,” ujarnya.
Yasonna pun mencontohkan keterbatasan anggaran saat dia menjadi Menteri Hukum dan HAM di pemerintahan Joko Widodo. Saat itu, kata dia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memiliki 35 ribu pegawai hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp 5 triliun. “Itu Dirjen Pemasyarakatan dengan segala kompleksitasnya hanya mendapatkan sekitar Rp 5 triliun,” kata Yasonna.
Di lain sisi, ujar Yasonna, Pigai juga tidak memberikan rincian untuk apa saja tambahan anggaran tersebut. Alih-alih membicarakan tambahan anggaran, Yasonna mendorong Pigai agar menelurkan program yang rinci dan terukur terlebih dahulu.
“Jangan sampai semangat Pak Menteri realitanya jauh dari harapan dan apa yang dibahas dalam rapat soal anggaran. Belum lagi pertarungan anggaran di kementerian hingga lintas kementerian, ini tidak sesederhana itu,” katanya.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementerian yang dipimpinnya butuh anggaran hingga Rp 20 triliun. Padahal pagu anggaran untuk kementerian HAM saat ini Rp 64 miliar.
Pigai punya alasan tersendiri kenapa ia ingin anggaran kementeriannya bertambah 300 kali lipat. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Me”Yang jelas, dua tiga bulan pertama itu ‘kan nomenklatur, pemantapan struktur, pembentukan struktur, revitalisasi struktur. Yang kedua adalah sistem tatanan, rangkaian sistemnya,” kata Pigai menjawab pertanyaan ANTARA di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
