ABNnews – Pengamat politik Citra Institute, Efriza menyarankan Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Bahlil Lahadalia.
Efriza menilai, pernyataan Bahlil yang mengungkap cerita bagaimana partainya memperoleh kursi menteri hingga wakil menteri cenderung tak menghormati Presiden Prabowo, karena menyebut 8 kursi menteri dan 3 wakil menteri yang diperoleh Golkar merupakan hasil barter dengan jabatan Ketua MPR.
“Prabowo dan Gerindra memang mesti berhati-hati bekerjasama, berteman, juga mempercayai Golkar sebagai partai pendukung pemerintahan, dengan komunikasi politik yang dilakukan Bahlil tersebut,” ujar Efriza dikutip RMOL, pada Jumat, (25/10/24).
Menurut Efriza, Bahlil mengungkap lobi-lobi politik partai Golkar dengan Partai Gerindra tidak etis, meskipun belum diketahui kebenarannya karena belum ada keterangan atau respon dari partai besutan Prabowo itu.
“Sifat keterbukaan Bahlil juga dapat sebagai peringatan dini, bahwa cerita Bahlil bukan menunjukkan Golkar dan Bahlil loyal kepada Partai Gerindra,” tutur Efriza.
“Tetapi keterbukaan informasi ini malah menunjukkan Golkar sedang mengkomunikasikan hal tersirat, bahwa partai yang dipimpin Bahlil lebih kuat daripada posisi Partai Gerindra yang merupakan partainya Prabowo,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam acara Syukuran HUT ke-60 Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (21/10/2024), Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menceritakan asal muasal partainya mendapat 8 kursi menteri.
Bahlil menyebut mulanya Golkar hanya mendapat 5 menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Nah, bapak-ibu semua, ada cerita, ini Bang Ical (Aburizal Bakrie) ini waktu proses penyusunan kabinet Bang Ical saya berkomunikasi terus dengan Bang Ical, sering saya menelepon. Jatah kita waktu itu kan 5, ya Bang ya? Jatah kita waktu itu 5. Nah saya sekarang karena sudah terjadi, saya buka saja,” kata Bahlil.
Bahlil menyinggung sebelumnya pelantikan ada pembicaraan jabatan Ketua MPR diberikan kepada partai sahabat. Sebagaimana diketahui, saat ini MPR dipimpin oleh Ahmad Muzani yang merupakan Sekjen Partai Gerindra.
“Jatah kita 5 kemudian waktu itu MPR dikonsesuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan pilpres. Kita kan nggak bisa lawan Presiden Pak, kalau kita lawan Presiden repot kita semua kan,” kata dia.
