ABNnews – Sejumlah nama yang menjabat menteri di Kabinet Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin, muncul di Kabinet Prabowo – Gibran. Di antara nama menteri lama yang muncul yakni Sri Mulyani, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, Budi Gunadi Sadikin, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zulkifli Hasan, Dito Ariotedjo, Muhammad Herindra, Saifullah Yusuf, Supratman Andiagtas, Rosan Roeslani, Agung Harimurti Yudhoyono, Arman Sulaeman, Pratikno, dan Sakti Wahyu Tenggrono.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ersento Maraden Sitorus menilai adanya sejumlah nama menteri lama di Kabinet Prabowo – Gibran menjadi bukti atas pernyataan Hashim Djojohadikusumo bahwa pemerintahan Prabowo – Gibran merupakan keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu tidak heran jika ada sejumlah menteri di Kabinet Jokowi masuk di Kabinet Prabowo.
“Prabowo juga ingin pada pemerintahan perdananya ini bisa segera bekerja sehingga melibatkan menteri Jokowi yang dianggap berhasil dalam menjalankan tugasnya,” ujar Fernando kepada ABN, Selasa (15/10/2024).
Fernando menyarankan, walaupun pemerintahan Prabowo masih periode perdana, tapi sebaiknya Prabowo berani melibatkan banyak orang-orang baru dalam pemerintahannya terutama dalam bidang ekonomi sehingga ada terobosan yang dilakukan dalam membangun ekonomi dengan tidak mengandalkan hutang dan pajak seperti yang dilakukan pemerintahan Jokowi.
“Kalau tidak maka kebijakan ekonomi Prabowo akan tidak jauh berbeda dengan kebijakan ekonomi Jokowi karena para menterinya masih sama,” paparnya.
Fernando menegaskan, seharusnya Prabowo lebih mementingkan menempatkan orang yang profesional dibandingkan hanya sekedar mengakomodir kader partai politik. Selain itu,
Prabowo juga harus membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi seperti janjinya pada waktu masa kampanye dengan tidak melibatkan nama yang diduga terseret kasus korupsi.
“Ada beberapa nama yang dipanggil sebagai calon menteri Prabowo beberapa kali disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi.
Seharusnya Prabowo sama sekali tidak melibatkan mereka walaupun diusulkan oleh partai politik sebagai bukti komitmennya dalam memberantas korupsi,” tegasnya.
“Mereka dikuatirkan akan menggangu kinerja pemerintahan Prabowo karena persoalan masa lalu. Bisa jadi mereka akan menganggu kinerjanya dan sangat mungkin mereka akan membuat persoalan baru terkait dengan penyalahgunaan anggaran negara yang dikelola,” imbuhnya.***
Bagus Iswanto
