ABNnews — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dilantik menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029 pada Kamis, 3 Oktober 2024.
Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, menyetujui Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra menjadi Ketua MPR RI Periode 2024-2029 menggantikan Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR RI periode 2019-2024.
Usai terpilih, pada awal pidatonya sebagai Ketua MPR, Muzani mengajak para wakil rakyat untuk menjalani gaya hidup sederhana. Dia pun mengingatkan bahwa tugas yang dihadapi oleh wakil rakyat di masa depan bukan tugas yang mudah.
Meretas Jalan Politik dengan Kerja Keras
Boleh dibilang Ahmad Muzani meretas jalan politiknya dengan kerja keras sebelum akhirnya menjabat sebagai Ketua MPR RI. Ia sudah malang melintang, kenyang makan asam garam di panggung wakil rakyat sejak tahun 2009.
Ahmad Muzani lahir di Tegal, Jawa Tengah, pada 15 Juli 1968. Ia lahir dari lingkungan beragama yang cukup kuat. Masa sekolah dasar hingga menengah, ia selesaikan di kota kelahirannya.
Muzani memulai di lembaga pendidikan ibtidaiyah islamiyah, SMP Ikhsaniyah, dan SMEA Kota Tegal. Ia lulus SMEA pada usia 19 tahun.
Setelah itu, Muzani merantau ke Jakarta. Ia sempat kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Jurusan Ilmu Komunikasi pada tahun 1989. Pada tahun yang sama, ia memulai kariernya sebagai wartawan di majalah Amanah. Tak lama setelah itu, Muzani juga menjadi guru di SMA Muhammadiyah 13, Jakarta.
Pada usia 27 tahun, dia dipercaya memegang redaksi Radio Ramako FM. Kariernya di media berlanjut. Pada tahun 1999, dalam usia 31 tahun, ia menjadi pemimpin redaksi berpolitik.com.
Selain sebagai wartawan, Muzani juga dekat dengan dunia aktivis, apalagi saat jadi pelajar, ia sudah terlibat di organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Dia memiliki kedekatan dengan tokoh Islam dan nasional Indonesia.
Lewat pengalamannya dari dunia media yang bersinggungan dengan banyak orang, dia pun kemudian mulai terjun ke dunia politik. Salah satunya, ia sempat bergabung ke Partai Bintang Reformasi yang dibentuk dai sejuta umat K.H. Zainuddin MZ.
Di sisi lain, dia pun sempat terjun di dunia usaha dan pernah bekerja menjadi manajer perkebunan kelapa sawit milik Prabowo Subianto. Dari koneksinya dengan Prabowo itu, Muzani mulai meretas karier politiknya. Ia memutuskan bergabung dengan partai berlambang kepala garuda itu menjelang Pemilu 2009.
Di tahun itu pula Muzani ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Gerinda untuk daerah pemilihan Banten. Muzani berhasil menjadi anggota dewan periode 2009-2014.
Pada periode tersebut, Muzani diangkat menjadi Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Di sisi lain, dia pun aktif di internal partai dan di organisasi-organisasi lainnya.
Pada periode selanjutnya, yakni 2014-2019, dia kembali terpilih menjadi Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung. Punya kapabilitas mumpuni, Muzani dipercaya mengisi jabatan strategis di Partai Gerindra dengan menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra pada tahun 2015.
Saat menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Muzani sempat menyatakan bahwa partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu pun berperan sebagai oposisi.
Publik mengingat aksinya pada 2017, saat ia maju seorang diri ke hadapan meja pimpinan Rapat Paripurna DPR RI untuk melakukan interupsi menolak hak angket KPK.
Dia seorang diri mengangkat tangan kanannya untuk memprotes hak angket tersebut yang dinilai akan melemahkan KPK. Dan tak lama setelahnya, dia pun memimpin fraksi partai politiknya untuk melakukan walk out sebagai tanda tidak setuju atas upaya tersebut.
Politikus pro-rakyat
Sejak menduduki jabatan strategis di parlemen, Ahmad Muzani dan Fraksi Partai Gerindra tidak diam ketika mendapati kebijakan yang berpotensi merugikan rakyat.
Salah satu aksi pro-rakyat Muzani terekam jelas pada akhir tahun 2014, saat itu Muzani dan Fraksi Partai Gerindra mendesak Pemerintah mencabut kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan mengembalikan pada harga awal. Kebijakan Pemerintah saat itu dinilai jauh dari harapan rakyat
Selain itu, dia juga salah seorang yang meminta kenaikan tunjangan Anggota DPR pada tahun 2015 ditunda karena saat itu ia menilai ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Di sisi lain, dia mengatakan saat itu ada ribuan guru honorer yang menuntut kepastian.
Lalu pada tahun 2016, dia sempat meminta kepada Pemerintah untuk menunda reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta dan menghormati putusan pengadilan. Saat itu, proses hukum reklamasi Pulau G memang masih berlanjut sehingga masih berada dalam status quo.
Adapun Fraksi Partai Gerindra yang dipimpin Muzani itu menjadi salah satu fraksi yang mendorong disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjadi dasar hukum penyediaan pelayanan khusus pemerintah untuk penyandang disabilitas saat ini.
Tantangan yang Bakal Dihadapi Ahmad Muzani
Tugas penting pertama Muzani sebagai Ketua MPR RI yakni menyelenggarakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.
Pasangan Prabowo-Gibran kini didukung oleh koalisi partai politik yang “gemuk” dan memiliki kursi sangat banyak di parlemen. Sejauh ini, koalisi itu hanya menyisakan PDI Perjuangan yang belum bergabung.
Tetapi tantangan Muzani sebagai pimpinan lembaga wakil rakyat yang mengawasi kinerja Pemerintah tidaklah mudah. Terlebih lagi dirinya merupakan petinggi dari partai yang dipimpin oleh Prabowo.
Selain dinamika politik dalam negeri, tantangan bangsa di panggung internasional pun semakin besar. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua MPR, dia minta agar Pemerintah menggunakan pengaruhnya untuk meredam konflik Timur Tengah.
Ke depannya, dia menginginkan MPR agar terus menjadi rumah kebangsaan dan merawat Pancasila sebagai dasar negara demi menjaga persatuan dalam perbedaan.
Kini, rakyat menunggu sumbangsih Muzani yang mendapat amanah sebagai Ketua MPR RI untuk bersama-sama membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia.
*Dari berbagai sumber
