ABNnews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meyakini rakyat akan mempertimbangkan etika dan moral saat memilih calon pemimpin pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2024.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, rakyat Sumut tidak akan memilih calon pemimpin yang memilih jalan pintas dengan meninggalkan partai yang membesarkannya.
“Politik itu diisi nilai-nilai moral, etika dan budi pekerti. Kalau partai yang membesarkan ditinggalkan, apalagi rakyat kecil,” kata Hasto dalam keterangan yang diterima di redaksi, Senin (7/10/24).
Hasto mengatakan, PDIP percaya dengan adanya tradisi diskusi yang kuat serta kecerdasan dan logika masyarakat Sumut yang tinggi maka pemilih dapat mengetahui pemimpin yang komitmen pada kemajuan daerah.
Hasto menuturkan, DPP PDIP telah menginstruksikan seluruh jajaran partai di seluruh Indonesia yang berasal dari Sumut untuk ikut terlibat memenangkan pasangan yang diusung pada pilkada di seluruh wilayah Sumut.
Ia menegaskan, PDIP terus menguatkan konsolidasi untuk mencegah terjadinya kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) pada pilkada, termasuk dengan menugaskan Ketua DPP PDIP Bidang Hukum yang juga mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.
“Kepada seluruh masyarakat, kami juga mengimbau apabila ada aparatur negara, sumber daya negara yang dikerahkan untuk TSM maka jangan takut untuk melaporkan karena kebenaran dalam proses demokrasi akan menentukan masa depan Sumut dan Indonesia,” ujarnya.
“Kita tidak boleh membiarkan kecurangan dengan cara apa pun. Kami membutuhkan dukungan dari pers, dan keaktifan dari masyarakat,” tandasnya.
