ABNnews – Jelamg 40 hari berakhir masa jabatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, memunculkan banyak spekulasi.
Jokowi resmi berkantor di IKN terhitung mulai 10 September hingga 19 Oktober 2024 atau hingga sehari jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo dan Gibran akan dilantik jadi presiden – wakil presiden pada 20 Oktober 2024.
“Menurut saya Jokowi berkantor di IKN menjelang lengser hanya ingin menunjukkan legacy (kekuasaan) saja. Bahwa IKN itu adalah warisan dia yang mesti dilanjutkan pembangunannya oleh Pemerintahan Prabowo – Gibran,” ujar Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, Selasa (10/9/2024).
Adi menegaskan, agar Jokowi benar – benar berkantor di IKN maka banyak hal yang harus dilakukan. Di antaranya memastikan proses perpindahan Ibu kota ke IKN harus tetap dilanjutkan oleh Presiden berikutnya.
Oleh karena itu sebelum lengser, Jokowi harus berkantor di IKN. Namun demikian, Adi menilai, apakah pembangunan itu akan dilanjutkan atau justru sebaliknya menjadi kota hantu maka tak Jokowi tisak memiliki beban lagi.
Terkait spekulasi Jokowi berkantor di IKN sebagai upaya untuk menghindar karena kasus hukum yang bakal menyeretnya, Adi menegaskan, spekulasi tersebut terlalu jauh menganalisanya. Karena diyakini Jokowi tidak akan menghindar dalam permasalahan yang akam dihadapinya nanti.
“Saya kira (menghindar) terlalu jauh menganalisanya. Saya ini gak ada arah kesana.
Menurut saya dia (Jokowi) hanya ingin berkantor di IKN sebelum lengser,” tandasnya.
Mantan Sekjen pertama Projo (relawan Jokowi) Guntur Siregar mengatakan, Jokowi berkantor jelang lengser untuk melakukan test ombak. Apabila aksi mahasiswa dan rakyat yang kecewa semakin massif maka Jokowi lebih mudah untuk kabur dan melarikan diri. Tapi kalau aksi mahasiswa dan rakyat normal maka Jokowi akan kembali ke Jakarta.
“Saat Ini semua publik di negara ini sudah tidak percaya lagi omongan Jokowi. Karena Jokowi bertindak dan bicara sesuai seleranya,” jelasnya.
Guntur menilai, Jokowi tetap bertahan karena selama ini para oligarki memback-upnya. Saat ini rakyat Indonesia sudah terlalu sabar diperlakukan tidak adil oleh Jokowi.
Saat ini yang dilakukan Jokowi terhadap rakyat hanya memberikan angin surga. Cara Jokowi setiap kali berkunjung ke daerah dan menyiapkan bansos serta lempar – lempar bansos ke rakyat hanya ingin menunjukan kepedulian.
“Jelas yang Jokowi bisa berbuat seperti itu karena rakyat yang tidak tau apa apa. Rakyat tak mengerti bahwa yang dilempar – lempar itu dari duit pajak rakyat juga,” paparnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) Hasan Nasbi menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo menghabiskan masa jabatannya di IKN Kalimantan Timur.
“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi, wajar jika Presiden Jokowi ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikutnya. Bagaimanapun ini legacy-nya beliau,” kata Hasan dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/9-2024).
Presiden Jokowi disebut akan berkantor di IKN mulai tanggal 11 September hingga 19 Oktober atau hingga sehari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Hasan, meski bekerja di IKN, Presiden Jokowi tetap bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota Nusantara. Selain itu, Jokowi juga bisa saja mendelegasikan beberapa agenda kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Mengenai potensi dilakukannya perombakan kabinet saat Jokowi berkantor di IKN, Hasan menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
“Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt (pelaksana tugas) maupun pejabat definitif,” jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi berencana mulai berkantor di IKN pada Agustus. Rencana itu batal karena sejumlah infrastruktur dasar, seperti bandara hingga saluran air bersih belum siap.
Rencana itu sempat digeser ke September. Namun, infrastruktur yang dibutuhkan juga belum beres. Sebanyak 1.700 orang ASN yang seharusnya pindah sejak awal September pun belum kunjung dipindah. ***
Bagus Iswanto
